Wakaf dalam Bingkai Hukum

0
2.649 views

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag — Disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara.

Pendahuluan

            Wakaf merupakan ajaran kedermawanan sebagai komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan meletakkan wakaf sebagai satu bentuk penghambaan diri  (peribadatan) kepada Allah untuk semakin mendekat diri kepada-Nya. Komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan meletakkan wakaf sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama terlebih dalam dimensi sosial maupun ekonomi.

            Dalam perkembangannya, ajaran tentang wakaf memiliki pergerakan orientasi, dari sabagai pranata keagamaan hingga menjadi pranata sosial, ekonomi dan hukum. Hal ini dsiebabkan karena perwakafan dalam perumusan dan pengembangannya lebih banyak menggunakan instrumen ijtihadiyah. Gagasan dan pemikiran wakaf pada gilirannya bergerak dari ranah wacana hingga kepada tataran regulasi yang mengikat. Sehingga wakaf kemudian menjadi bahasa hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, untuk meraih kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

            Makalah ini akan menguraikan secara sederhana kajian wakaf dari sisi hukum, khususnya penormaannya dalam hukum positif. Dalam konteks hukum Islam konsepsi wakaf akan dijelaskan secara singkat.

Wakaf: Pengertian dan Eksistensinya dalam Konstruksi Hukum Islam

  1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, kata “waqf” dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa“. Kata kerja atau fi’l waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Menurut Adijani Al-Alibijy, kata “waqf” berasal dari kata kerja waqafa” (fi’l mâdhi), yaqifu (fi’l mudhâri), waqf-an (isim mașdar) yang berarti berhenti atau berdiri[1] .

Secara etimologi, wakaf[2] (waqf) di dalam bahasa Arab: وقف, يقف, وقفا (waqafa, yaqifu, waqf-an) sama artinya dengan: حبس, يحبس, حبسا (abasa, yabisu, abs-an)[3] yang artinya menahan,[4] mencegah,[5] berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan.[6] Dalam kitab-kitab fikih Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata “abs“, yang artinya sama dengan wakaf (waqf). Kata abs, jamaknya ubus atau abas, disanalah asal muasal kosa kata Habous dalam Bahasa Perancis.[7]

Di kalangan jumhur (mayoritas) ulama, yang ditegaskan oleh Imam an- Nawawi, wakaf adalah :

الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى رقبته يصرف فى جهة خير تقربا الى الله تعالى [8]

Artinya: Menghentikan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan demikian terputuslah hak penggunaan atas harta itu dari si pemberi wakaf dan lainnya dalam pengawasannya untuk dipergunakan bagi suatu kebajikan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.

Mundzir Qahf, berpendapat bahwa definisi ulama klasik sangat menonjolkan unsur mazhab masing-masing dengan menegaskan syarat yang telah ditetapkan mazhab. Menurutnya definisi wakaf yang tepat dan sesuai dengan konteks kekinian adalah: “menahan kepemilikan terhadap suatu harta baik untuk selamanya atau jangka waktu tertentu, guna dimanfaatkan secara berulang-ulang atau dengan hasilnya (harta) dalam berbagai arah kebaikan baik bersifat umum maupun khusus.[9]

Lebih lanjut ia menjelaskan batasan wakaf sebagai berikut:

  1. Bahwa wakaf merupakan pemutusan kepemilikan terhadap harta peribadi dan berubah menjadi modal yang bemilai ekonomis untuk kemudian dikelola dengan amanah dan profesional sehingga menghasilkan manfaat-manfaat baru.
  2. Bahwa wakaf berlaku pada harta, baik yang tetap tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau yang bergerak seperti mobil, buku dan uang yang dapat diputar sehingga menghasilkan.
  3. Bahwa prinsip dari wakaf adalah untuk menjaga manfaat benda wakaf atau dari hasilnya agar dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Sehingga harta wakaf itu terus mengalir manfaatnya, sebagaimana mengalir pula pahalanya kepada si pemberi wakaf sekalipun ia telah meninggal dunia.
  4. Bahwa pemanfaatan harta wakaf tersebut secara berulang-ulang baik untuk selamanya atau jangka waktu yang ditentukan. Sebab seseorang dapat saja mewakafkan hartanya untuk waktu tertentu, atau manfaat benda yang diwakafkan itu hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan benda wakaf itu sendiri.
  5. Bahwa wakaf mencakup seluruh aspek kebajikan yang bersifat umum berdasarkan nilai-nilai agama maupun sosial.[10]

Di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Bab I, Pasal 215, ayat 1 dan 4, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[11]

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik merumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 1 ayat 1).[12]

Dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Definsi wakaf dirumuskan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[13]

  • Eksistiensi wakaf dalam Konstruksi Hukum Islam

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang berdimensi sosial. Wakif (orang yang berwakaf) melakukannya sebagai ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri kepada Allah swt., (dimensi ibadah). Adapun dalam proses pelaksanaannya untuk sampai kepada penerima hasil wakaf, maka ini dapat dilihat sebagai bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (dimensi sosial). Dimensi ibadah wakaf bisa dikatakan mempunyai status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi muamalahnya tentunya harus mempunyai fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai “ibadah” tidak mengalami variasi, tetapi mekanismenya sebagai “muamalat” dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Wakaf sendiri merupakan upaya untuk menyerahkan ulang harta oleh manusia kepada Allah. Kesadaran ini merupakan target dari adanya perintah untuk berderma seperti berinfak, bersedekah dan berzakat. Rangkaian puncak dari kegiatan itu adalah kesadaran meletakkan harta itu kembali kepada pemiliknya yaitu Allah, sedangkan manusia hanya menerima amanah untuk menjaganya. Karenanya terhadapnya manusia harus dapat mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan mereka terhadap harta tersebut.

            Secara skematik, filosofis wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:

Karena wakaf merupakan meletakkan harta kembali menjadi milik Allah maka manusia berkewajiban untuk menjaganya. Hak Allah sendiri dimanifestasikan kepada segala hal yang yang terkait dengan kepentingan publik. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya ketentuan yang mengatur bagaimana kondisi dan keberadaan objek wakaf tersebut, sistem pengelolaannya, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan terhadap aturan tersebut. Pada tahap ini pula maka negara harus terlibat untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar ketentuan wakaf itu dapat terlaksana dengan baik.

Wakaf dalam Bingkai Hukum Nasional

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang pengaturannya terkait dengan wakaf, diantaranya :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah.
  6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
  7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
  8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf.
  9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
  12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.
  13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia masa bakti tahun 2007-2010.
  14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun  2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
  15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf.
  16. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
  17. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan pergantian Nazir Harta Benda Wakaf tidak bergerak berupa tanah.
  18. Permenag nomor 4 tahun 2009 tentang tentang Administrasi pendaftaran wakaf uang
  19. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
  20. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi nazir Badan Wakaf Indonesia.
  21. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Wakaf Indonesia.
  22. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang  tata cara Pendaftaran nazir wakaf uang.
  23. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia .
  24. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.
  25. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan Benda Tidak Bergeak dan Benda Bergerak selain uang.[14]
  26. Surat edaran Sekertaris jenderal Kementerian Agama RI nomor: SJ./B.V/2/HK.00/178.01/2013, tentang pendaftaran tanah wakaf bagi masjid, mushalla, dan makam yang berdiri di atas tanah negara, tertanggal 23 Agustus 2013.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN.1960 No. 104) yang dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) memberikan pengaturan khusus akan masalah wakaf di dalam pasal 5-nya yakni mengenai kewajiban-kewajiban pembentukan undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Dalam Bab XI tentang Hak Milik untuk Keperluan Suci dan Sosial pada pasal 49 ditentukan:

  1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan social diakui dan dilindungi.Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
  2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
  3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru dapat dikeluarkan setelah 17 (tujuh belas) tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (LN. 1977 No. 38) tentang Perkawafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977.

Latar belakang dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagaimana dalam pertimbangannya ialah:

  1. bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiel menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
  2. bahwa pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak ada data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.
  3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.[15]

Perkembangan selanjutnya tentang hukum wakaf adalah dimuatnya substansi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.[16] Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

Buku I tentang Perkawinan

Buku II tentang Kewarisan

Buku III tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Buku III tentang Hukum Perwakafan ini terdiri dari 14 pasal, dimulai pasal 215 sampai dengan pasal 229 isinya mirip dengan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam penjelasan pasal demi pasal hanya dicantumkan kata “cukup jelas”.

Menurut H.M. Tahir Azhary, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu elaborasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, obyek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, sehingga obyek  wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sangat terbatas. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pula tentang ketentuan yang belum pernah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu tentang pembatasan jumlah nazir sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1977. Dan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.[17]

Hukum Perwakafan di dalam KHI tersebut diatur di dalam Buku III, yang terdiri dari 5 (lima) bap, mulai Pasal 215 sampai dengan Pasal 229.

Bab I berisi ketentuan umum yang menjelaskan beberapa definisi. Kompilasi ini mengatur wakaf benda yang berlaku untuk selamanya.

Bab II KHI ini mengatur fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf.

Bab III KHI mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf.

Bab IV KHI mengatur tentang perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf.

Bab V KHI mengatur tentang ketentuan peralihan.

Pada Tahun 2004 diundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dasar pertimbangan UU ini adalah: bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensial dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Anatomi umum dari isi undang-undang ini adalah:

Bab I   : ketentuan umum.

Bab II  : Dasar-dasar Wakaf

  • Bagian Pertama: umum.
  • Bagian kedua: Tujuan dan Fungsi Wakaf.
  • Bagian ketiga Unsur Wakaf.
  • Bagian keempat : Wakif.
  • Bagian kelima: Nazir.
  • Bagian keenam: Harta Benda Wakaf.
  • Bagian ketujuh: Ikrar Wakaf.
  • Bagian kedelapan : Peruntukan harta benda wakaf .
  • Bagian kesembilan: Wakaf dengan wasiat.
  • Bagian kesepuluh: Wakaf benda bergerak berupa uang.

Bab III :  Pendapataran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf.

Bab IV: Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Bab V  : Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Bab VI : Badan Wakaf Indonesia

  • Bagian Pertama: Kedudukan dan Tugas.
  • Bagian Kedua: Organisasi.
  • Bagian Ketiga : Anggota.
  • Bagian Keempat: Pengangkatan dan Pemberhentian.
  • Bagian Kelima: Pembiayaan.
  • Bagian Keenam: Ketentuan ketentuan Pelaksanaan.
  • Bagian Ketujuh: Pertanggung Jawaban.

Bab VII : Penyelesaian Sengketa.

Bab VIII: Pembinaan dan pengawasan.

Bab IX : Ketentuan Pidana dan sanksi Administrasi.

  • Bagian Pertama: ketentuan Pidana.
  • Bagian Kedua: Sanksi Administrasi.

Bab X : Ketentuan Peralihan.

Bab XI : Ketentuan Penutup.

Penjelasan atas UU RI nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

      Undang-undang wakaf  ini diharapkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: (1) ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf, dan tanda baca; (2) kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kesesuaian dari aspek yuridis ini memperlihatkan terdapat kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, mengikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menampakkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan kesesuaian filosofis mehunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (rechtsidee) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat; (3) peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan (applicable) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakannya maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku. Daya dukung ini diantaranya ketenagaan, keuangan, keorganisasian, kondisi masyarakat, dan lain-lain.[18]

Catatan Penting

            Dalam perjalanannya wakaf masih banyak persoalan yang harus dipikirkan secara serius. Meminjam istilah Friedman tentang sistem hukum, bahwa sebuah sistem hukum memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu materi hukum (substansi pengaturan); budaya; dan aparatur. Ketiganya masih memiliki titik lemah. Dari sisi pengaturan, peraturan wakaf belum sisitemik dari hulu ke hilirnya, hingga banyak materi pengaturannya yang tidak dapat berjalan dengan efektif.

            Dari sisi budaya hukumnya, ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum baik dan menggembirakan. Pemeliharaan aset wakaf berikut pengelolaannya belum berjalan sesuai harapan. Demikian pula dengan aparatur hukumnya, organ pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan belum menjalan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) nya secara bertanggung jawab.

Penutup

            Wakaf  harus diberdayakan secara optimal. Sinergitas antara para ulama, pemerintah dan “praktisi” wakaf (wakif, nazir, BWI, unsur pemerintah yang bertanggung jawab) haru secara kontinu dilakukan. Semoga wakaf dapat menjadi bagian harapan umat dalam menyelesaikan berbagai persoalan keumatan ke depan.

Catatatan Kaki


[1] Adijani al-Alibijy, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 23.

[2] Penulisan wakaf dalam bahasa Indonesia terkadang dengan “q” (waqaf), atau dengan “k” (wakaf), kemudian di akhiri dengan huruf “f” atau “p”, dalam penelitian ini ditulis dengan ‘wakaf’ sesuai dengan penulisan yang baku dan benar. Lihat. Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,  1995), h. 1123.

[3] Muḥammad Al Khaṭîb,  al-Iqnâ’, (Beirȗt : Dâr al Ma’rifah,  t.t.),  h. 26, dan Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu’ashrah,  tt), h. 7599. Muhammad Rawas Qal’ajî, Mu’jam Lugat al Fuqahâʻ,(Beirȗt: Dâr an- Nafasa’is, 1988), h. 508.  Lihat juga Ibrâhîm Mușṭafâ et.all, Mu’jam al Wasîṭ,  (Mesir: Dâr ad Daˋwah, 1992), Juz. II , h. 1051.

[4] As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid XIV, Tcrj.Mudzakir AS, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 148. Pengertian ini juga terdapat dalam kamus Arab Indonesia karangan Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : Hidakarya Agung,  1987), h. 505.

[5] A. Faisal Haq dan A, Syaiful Anam, Hukum Wakaf dan Pewakafan di Indonesia, Cet. I, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah,  1993), h. 1.

[6] Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negata Kita, Cet. Ill, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), h. 5.

[7] Lebih lanjut lihat dalam A.A. Fyzee, Pokok Pokok Hukum Islam II, Terj. Arifin Bey, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 76. Bandingkan pula dalam Nazaroedin Rachmat. Harta Wakaf, (Jakarta,: Bulan Bintang,  1964), h. 31-2.

[8] Imam an Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w 676 H), Taḥrîr alFâẓ at Tanbîh, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H), Juz. I, h. 237.

[9] Mundzir Qahf, al-Waqf fi Islâmî: Taṭawwuruh, Idarutuh, Tanmiyyatuh, (Damaskus; Dâr al Fikr, 2000), h. 62.

[10] Ibid

[11] Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 212.

[12] Departemen Agama Direktorat Jenderal Masyarakat Islam,  Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Masyarakat Islam , 2006), h.129.

[13] Pagar, Himpunan, h. 346.

[14] Lihat http://bwi.or.id/index.php/en/regulasi/peraturan-menteri-agama. Data diambil pada tanggal 21 April 2015.

[15] Shomad, Hukum Islam, h.  380.

[16] Djatnika, Wakaf tanah h. 8. Sejarah lengkap penyusunan Kompilasi Hukum Islam dimuat lengkap dalam “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” dalam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama Rl, Jakarta, 1991-1992. Ulasan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional dapat diikuti dalam A. Hamid S. Altamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia”, dalam PP-IKAHA, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta:PP-IKAHA, 1994), h. 215-2281; Bandingkan dengan Moh. Koesnoe, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, Varia Peradilan, No. 122, h. 144-158.

[17] M.Thahir Azhari, Wakaf dan Sumber Daya Ekonomih, Suatu Pendekatan teoritis, Mimbar Hukum, Nomor Tahun III, Al-Hikmah dan Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h. 260-261.

[18] Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah: (Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995), h.12-13.