PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID DAN TANAH WAKAF

0
626 views

Medan- Komisi Hukum Perundang-undangan, Adovokasi dan HAM MUI Sumatera Utara mengadakan diskusi hukum dengan tema “Perlindungan atas eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara”, Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang rapat MUI Sumatera Utara.

           Acara ini dibagi dua sesi yang akan dilanjutkan pada Selasa 3 September 2019. Dalam sesi pertama hadir Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA Ketua Bag. Advokasi MUI Sumatera Utara sebagai keynote speaker, Akmaluddin Syahputra, M. Hum, H. Hamdani Harahap, SH, M. Hum selaku Direktur LADUI MUI Sumut sekaligus Moderator, Aliansi Penyelamat Masjid SIlaturrahim, Andi AT wartawan harian Waspada beserta 10 peserta rapat lainnya.

            Pentingnya mempertahankan eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara yang berusaha untuk direbut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka MUI Sumatera Utara melalui Komisi Hukum mengadakan diskusi untuk memfoukuskan pembahasan tanah wakaf yang terkait.

            Melalui kegiatan diskusi hukum diaharapkan terbentuknya MoU antara MUI Sumut, BPN Sumut, BWI Sumut, dan BAZNAS Sumut terkait Pesertifikatan Aset Umat Islam khususnya Masjid.

Salah seorang badan kenaziran masjid Ustadz Timsar Zubair melaporkan “Bahwa cukup banyak tanah wakaf khususnya masjid mengalami permasalahan tentang status eksistensinya”.

Banyaknya Fonemona pemindahan masjid yang tidak sesuai dengan syariat Islam, diantaranya:

  1. Masjid Al-Hidayah di komplek PJKA Gang Buntu
  2. Masjid Jendral Sudirman di Komplek Kavaleri Padang Bulan
  3. Masjid At Thoyyibah di jalan Multatuli Kecamatan Medan Maimun
  4. Masjid Ar-Ridho di Komplek Kodam Polonia
  5. Masjid Raudhatul Islam di jalan Peringatan Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat
  6. Masjid Al-Ikhlas di jalan Timor kecamatan Medan Timur dan lainnya.

            Memperjuangkan hak ummat Islam tekait eksistensi masjid dan tanah wakaf adalah tidak mudah. Hadangan itu tidak hanya datang dari luar ummat Islam, namun ummat Islam sendiri menjadi tantangan terhadap suatu permasalahan tanah wakaf tersebut.

            Hj. Mariani mengatakan “Perjuangan kita mempertahankan tanah wakaf itu mendapat tekanan dari orang-orang yang tidak senang, di antaranya ketika rumah saya sekitar jam 2 pagi didatangi preman diluar pagar untuk menyelesaikan permasalahan tanak wakaf tersebut”.

 “Semua permasalahan ini berawal dari kesalahan ummat Islam yang tidak mendaftarkan sertifikat tanah wakaf ke badan wakaf ” ujar Dr. H. Ramlan Yusuf Ragkuti.

            “Padahal telah ditetapkan fatwa terkait permasalahan tanah wakaf yang diputuskan ketika RAKORDA di Asrama Haji yang diikuti oleh seluruh komisi MUI Sumatera Utara”, tegasnya.