SUBJEK HUKUM dalam KUHPer

0
19.867 views

Subjek Hukum terdiri dari Orang dan Badan Hukum

Istilah subjek hukum (rechtsubject: Belanda) atau (Law of Subject: Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subyek hukum. Algra mengatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (rechtbevoegheid)4 Pengertian wewenang hukum (rechtsbevoegheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Karena memang sudah menjadi asas dalam hukum perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.

Subjek hukum memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua yakni manusia kodrati dan badan hukum .

Manusia Sebagai Subjek Hukum

Pada dasarnya semua orang sebagai subjek hukum mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban). Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Berlakunya seorang sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai dari dalam kandungan hingga seseorang dikebumikan. Pasal 2 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan Pasal ini mempunyai arti penting apabila dalam hal perwalian oleh Bapak atau Ibu (Pasal 348 KUH Perdata), mewarisi harta peninggalan (Pasal 836 KUH Perdata), menerima wasiat (Pasal 899 KUH Perdata), menerima hibah (Pasal 1679)

Dalam ayat 2 Pasal 2 KUHPer, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Pasal 3 KUHPer disebutkan, bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Menurut Pasal 1330 KUHPer mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

1) Orang yang belum dewasa.

Orang yang belum dewasa bukanlah subjek hukum yang sempurna, artinya hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali dilarang. Ukuran kedewasaan di Indonesia beraneka ragam.

  • Dalam KUHPer Pasal 330 orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.5
  • Pasal 29 KUHPer: Untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang laki-laki harus berusia 18 tahun dan bagi perempuan harus berusia 15 tahun
  • Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi seorang laki- laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun
  • Pasal 897 KUHPer: seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat.
  • UU Peradilan Anak tahun 1997, ukuran kedewasaan anak adalah usia 18 tahun
  • Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu untuk dapat memilih di dalam Pemilihan Umum harus sudah berusia 17 tahun.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele)

Ketentuan hukum tentang Pengampuan terdapat dalam Pasal 433 s/d 462 KUHPerdata. Ada tiga alasan orang yang sudah berusia dewasa diposisikan di bawah pengampuan yaitu;

  1. Keborosan (verkwisting)
  2. Lemah pikiran, (zwakheid van vermogens)
  3. Kekurangan daya berfikir; sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onnzelheid), dungu disertai mengamuk (rezernij)

Pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh:

  1. Bagi keborosan; hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan suami atau istri
  2. Bagi yang lemah pikiran; orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri
  3. Bagi yang kekurangan daya berpikir, maka dimohonkan oleh keluarga sedarah terhadap keluarga sedarah atau suami/istri (Pasal 434 ayat 1 KUHPer)
  4. Bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga sedarah, atau tidak memiliki suami/istri yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang memohonkan (Pasal 435 KUHPer)

Akibat Hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

  1. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata)
  2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh dibawah pengampuan, batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata)
  3. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros masih boleh membuat surat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUH Perdata)
  4. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros masih bisa melangsungkan pernikahan dan membuat perjanjian kawin yang dibantu oleh pengampunya (Pasal 452 ayat 2 KUH Perdata)

3) Pendewasaan

Pendewasaan (handlichting) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Pasal 424 KUHPerdata; Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Untuk sekarang ini lembaga pendewasaan tidak mempunyai arti lagi, karena batas usia dewasa menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun.

4). Kedudukan Wanita Dalam Hukum

Ketentuan Pasal 108 KUH Perdata tentang membuat perjanjian memerlukan bantuan atau ijin dari suami dan ketentuan Pasal 110 KUH Perdata tentang menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami. Ketentuan Pasal 108 KUH Perdata tidak berlaku menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, dan UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 36 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.