Wednesday, 28 October, 2020

HARTA YANG DIPEROLEH TANPA BEKERJA/ WARISAN (Fikih Muamalah Bag.10)


Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua Umum MUI Sumut)

Pandangan Islam terhadap harta akan terlihat lebih jelas dan sempurna bila kita juga membicarakan Hukum Warisan, di sini saya menguraikan Hukum Warisan dari dua segi;

Pertama; Dari segi peranan hukum warisan dalam pembagian modal, sehingga harta tidak menjadi hak milik sekelompok kecil manusia.

Harta warisan si mayit harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini menambah semangat kerja ahli waris dalam pengembangan dan penambahan harta warisan tersebut, di samping itu menghindari terkumpulnya harta pada sekelompok kecil manusia sedang kelompok lain tidak mendapat apa-apa.

Kedua; Dari segi keadilan pembagian harta warisan. Agar keadaan hukum warisan Islam terlihat dengan jelas, saya membandingkannya dengah hukum-hukum agama dan aliran yang lain secara ringkas.

Hukum Warisan Yahudi

Menurut hukum warisan Yahudi, harta warisan adalah untuk anak Ielaki, jika anak lelaki itu berbilang maka anak lelaki yang tertua mendapat dua bagian, selama anak lelaki ada selama itu pula anak perempuan tidak mendapat bagian harta warisan. Harta pusaka seluruhnya untuk anak lelaki, sedang anak perempuan bagiannya hanya berupa pendidikan dan pemeliharaan sampai ia dewasa.

Jika anak perempuan itu tidak punya saudara lelaki maka ia bisa mewarisi dengan syarat; ia nikah dengan pemuda dari keluarganya, dengan demikian harta pusaka tidak keluar dari keluarganya.

Hukum Warisan Bangsa Arab

Bangsa Arab Jahiliyah pun sudah mengenal hukum warisan, menurut hukum warisan mereka, harta pusaka itu dibagi kepada lelaki saja, kaum wanita tidak mendapat harta pusaka sedikitpun, bahkan mendapat perlakuan yang kejam dari sekedar tidak mendapat harta pusaka, karena wanita terkadang dipusakai sebagaimana harta peninggalan si mayit dipusakai, anak lelaki boleh menggauli ibu tirinya bila ayahnya sudah meninggal dunia dan ibu tirinya tersebut menjadi hak milik penuh si anak, ia bebas memperbuat apa saja yang dikehendakinya. Keadaan ini terus berlanjut sampai Islam membebaskan wanita dari adat-adat peninggalan Jahiliyah.

An Nisa 3: 19. ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Di samping itu hukum warisan Jahiliyah menetapkan  bahwa lelaki yang menjadi ahli waris hanyalah lelaki yang telah sanggup ikut berperang, anak lelaki yang masih kanak kanak tidak berhak menjadi ahli waris, harta pusaka dibagi kepada lelaki yang telah sanggup ikut berperang, baik orang tersebut anak lelaki si mayit atau keluarga dekatnya.

Hukum Warisan Modren

Sebagian hukum warisan modern ada yang menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris hanyalah anak lelaki yang tertua saja, dengan syarat ia bertanggung jawab atas pemeliharaan saudaranya yang lain.

Sebagian yang lain ada pula yang menetapkan bahwa harta pusaka itu milik negara, negara mendapat bagian dalam bentuk pembayaran pajak yang cukup tinggi yang terkadang mencapai 90% dari harta pusaka tersebut.

Hukum Warisan Islam

Di tengah-tengah hukum warisan yang bermacam-macam ini, Islam menggariskan hukum warisannya, agar dalam pembagian harta pusaka semua yang berhak mendapatkan haknya.

Sewajarlah saya di sini menerangkan keadilan hukum warisan Islam, karena sebagian orang membuat keterang­an palsu dan penjelasan yang tak dapat dipertanggung jawabkan yang menimbulkan kedengkian kaum wanita terhadap Islam di dalam hati mereka. Seandainya kaum wanita mengetahui bagaimana usaha Islam dalam pembatalan dan penghapusan peraturan-peraturan Jahiliyah, niscaya mereka menerima hukum warisan Islam dengan senang hati.

Allah berfirman ;Thaha (20): 84. ”Berkata, Musa: “Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)”.

Setelah kedatangan Islam, akhirnya kaum wanita mendapat bahagian harta pusaka dan mereka sendiri tidak boleh lagi dipusakai.

Islam mengharamkan segala bentuk yang mengurangi nilai kemanusiaan mereka dan menetapkan hak-hak mereka sesuai menurut kewajiban mereka.

Pada mulanya wanita bersama pria yang setarap dengan­nya (menurut jauh dan dekatnya mereka kepada si mayit) sama-sama mewarisi. Allah berfirman; An Nisa 4: 7. ”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Wanita mendapat 1/3 dari harta pusaka sedang laki-laki mendapat 2/3 dari harta pusaka. Menurut perhitungan yang sederhana saja, ternyata wanita beruntung, karena nafkahnya seumur hidupnya menjadi tanggung jawab lelaki.

Ketika ia masih kanak-kanak nafkahnya tanggung jawab ayahnya, kalau sudah bersuami nafkahnya tanggung jawab suaminya, kalau sudah menjadi ibu nafkahnya tanggung jawab anak lelakinya. Tanyakanlah kepada para hakim Islam, bila seorang wanita bekerja dan mendapat gaji bulanan yang tetap atau ia kaya dan mendapat income yang besar, apakah nafkahnya tidak menjadi tanggung jawab suaminya lagi? Jawabnya tentu nafkahnya tetap tanggungan suaminya.

Bila suaminya tidak memberinya nafkah maka apakah hukum Islam yang membolehkan dan mema’afkan tindakan tersebut? Jika suami tidak memberi belanja/nafkah maka nafkah itu menjadi hutang suaminya. Sekalipun ia sudah diceraikan nafkahnya masih menjadi tanggung jawab suaminya sampai habis masa iddahnya. Allah berfirman; At Thalaq 65: 6. ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

At Thalaq 65: 7. ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Nafkah wanita kapanpun adalah tanggung jawab lelaki/suami sampai setelah diceraikan sekalipun. Menurut biasanya, bagian wanita dari harta pusaka hanyalah sekedar sekunder dan pelengkap saja, di luar itu semuanya adalah tanggung jawab lelaki. Allah berfirman kepada Nabi Adam as sebagai berikut; Thaha 20: 117. ”Maka Kami berkata: “Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.”

Renungkanlah firman Allah yang berbunyi ’s+ô±tFsù  artinya kamu menjadi celaka Allah tidak mengatakan فتشقيا  yang artinya “kamu berdua menjadi celaka” maksudnya agar Hawa tidak celaka beserta Adam As

Renungkan jugalah firman Allah; yang artinya; “Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka”. Ayat ini sebagai suatu pemberitahuan bahwa bekerja itu dibebankan di atas pundak lelaki kalau demikian 1/3 bagian harta pusaka yang diperoleh wanita adalah pemberian yang cuma-cuma. Di samping itu Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan wanita dalam usaha-usaha yang lain seperti gaji, laba perdagangan dan hibah. Wanita berhak mengambil haknya sesuai hasil usahanya dan Islam tidak menguranginya sedikitpun dan lelaki manapun tidak berhak merampas haknya, inilah prinsip Islam   

Al Mukminun 23:71. ”Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Alqur’an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”

Kewarisan; dalam hukum Islam dikenal dengan nama ’ilmu Fara’id dan ’ilmu miras, yaitu :

هو قوانين وضوابط يعرف بها نصيب كل واحد ممن يخلفون الميت فى تركته  [1]

Artinya: ”Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya.”

Pewarisan; adalah suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial), kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam.

            Atas dasar pengertian tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pewarisan dalam hukum Islam baru dapat terjadi apabila :

  1. Pewaris telah meninggal dunia, oleh karena itu setiap pemindahan/pengoperan hak milik sewaktu pewaris masih hidup tidak dapat dikatakan pewarisan.
  2. Bahwa ahli waris menurut Hukum Islam hanyalah yang tergolong keluarga, yang ada hubungannya dengan pewaris baik karena hubungan perkawinan (suami istri) maupun karena hubungan darah (nasab) seperti anak, cucu, orang tua, kakek dan seterusnya, ataupun karena memerdekakan atau perjanjian.
  3. Tidak ada halangan berkewarisan antara pewaris dan ahli waris.

            Pemindahan hak ini berlaku secara otomatis, tanpa terikat dengan kehendak pewaris dan ahli waris. Terjadi dengan ketentuan Tuhan (yang mensyari’atkan hukum), tidak berdasarkan keinginan pewaris dan ahli waris. Karena itu para Ulama mengatakan bahwa inilah satu-satunya pemilikan atas harta terjadi secara otomatis (jabr)[2]. Karena itu pula dalam cara pembagian harta warisan ini, di antara ahli waris kebanyakan sudah ditentukan persentase bahagiannya, sesuai dengan status kekerabatannya dengan pewaris.

BACA JUGA:

  1. Fikih Muamalah Bag. 1 – Agama itu adalah Muamalah
  2. Fikih Muamalah Bag. 2 – Konsep Harta dan Uang Dalam Islam
  3. Fikih Muamalah Bag. 3 – Kewajiban Bekerja
  4. Fikih Muamalah Bag.4 – Anjuran Memberi
  5. Fikih Muamalah Bag.5 – Tawakal dan Tawakul
  6. Fikih Muamalah Bag.6 – Kepemilikan
  7. Fikih Muamalah Bag.7 – Ihrazul Mubahat
  8. Fikih Muamalah Bag.8 – Perdagangan & Jasa
  9. Fikih Muamalah bag.9 – Nilai Nilai Dalam Mencari Harta
  10. Fikih Muamalah Bag.10 – Harta Yang Diperoleh Tanpa Bekerja / Warisan
  11. Fikih Muaalah Bag.11 – Penggunaan Harta



[1] ‘Isawy Ahmad ‘Isawy, Ahkamu Al-mawaris fi As-Sari’ati Al Islamiyah, Dar At-Ta’lif, Mesir, 1954, hal.6

[2]  Muhammad Abu Zahrah, Ahkamu At tarikat wa al-Miras Dar al-Fikri ‘Araby, Mesir,1963, hal. 5

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?