DOMISILI & CATATAN SIPIL

0
23.044 views

.

Pengertian Domisili

Domisili atau yang sering disebut dengan tempat tinggal atau tempat kediaman diatur dalam Pasal 17 KUH Perdata. Domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal ditempat lain. Bahkan sebuah badan hukum pun dapat memiliki tempat kedudukan tertentu. Dengan demikian, domisili ini dapat berarti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Tetapi dalam hal tidak adanya tempat tinggal tertentu, maka tempat tinggal sewajarnya dianggap tempat tinggal/domisli.

Tempat kediaman adalah  tempat seseorang melakukan perbuatan hukum[1]. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain lain.

Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan domisili, yaitu:

  1. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara)
  2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut
  3. Adanya hak dan kewajiban
  4. Adanya prestasi[2]

Domisili atau tempat tinggal seseorang itu mempunyai arti yang sangat penting, karena akan menentukan atau menunjukkan suatu tempat dimana berbagai perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan.

Tujuan dari domisli

  1. Untuk mengetahui dimana seorang harus menikah (Pasal 76, 77 KUH Perdata)
  2. Untuk mengetahui  dimana ia harus mengajukan gugatan perceraian (Pasal 207 KUH Perdata)
  3. Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang. Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri dimana tergugat bertempat tinggal atau tempat tinggal sebetulnya. Hal ini juga sangat terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili (kompetensi relatif.)[3]
  4. Untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang (Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata)

Dari keempat hal diatas terlihat bahwa tujuan dari domisili adalah untuk mempermudah hubungan hukum

Macam Domisili

Domisili dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

  1. Tempat tinggal yang sesungguhnya yaitu tempat tinggal dimana seseorang itu sesungguhnya berada dan melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dibedakan menjadi 2 yaitu:
    • Tempat tinggal sukarela atau bebas, yakni tempat tinggal kediaman yang tidak tergantung/ ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. Ia bebas menentukan tempat tinggalnya sendiri. Pasal 20 KUH Perdata menyebutkan bahwa domisili pegawai adalah tempat dimana dia melaksanakan jabatannya, dan pada Pasal 23 KUH Perdata menyebutkan tempat kediaman orang yang meninggal dunia, ditentukan tempat kediamannya di tempat ia berdiam terakhir.[4] Manfaat dari penentuan domisili ini adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan soal warisan, dan hakim mana yang berkuasa mengadili perkara warisan serta dapat ditentukan tempat pendaftaran akan kematian pada Kantor Catatan Sipil tertentu.
    • Tempat tinggal wajib atau yang tidak bebas, yaitu tempat tinggal atau tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Pasal 21-22 KUH Perdata menyebutkan beberapa orang yang mempunyai domisili yang mengikuti domisili orang lain, yaitu: seorang istri mengikuti domisili suaminya, anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orang tua/walinya, orang dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan mengikuti domisili pengampunya, dan para pekerja mengikuti domisili majikannya.
  2. Tempat Tinggal Pilihan, yaitu domisili yang dipilih yang berhubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja, dan dipilihlah tempat tinggal tertentu. Pasal 24 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam suatu sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya

Domisili pilihan dapat dibedakan menjadi dua macam:

  1. Domisili yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya dalam hukum acara, waktu eksekusi, dan orang yang mengajukan eksepsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “seorang suami yang ingin menggugat istrinya, maka ia harus mengajukan gugatan ditempat tinggal istrinya”
  2. Domisili secara bebas, adalah tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum. Dalam hal memilih domisili ini ada empat syarat yang harus dipenuhi, yakni: pilihan harus terjadi dengan perjanjian, perjanjian harus diadakan secara tertulis,[5] pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebeih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu, dan untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar.

CATATAN SIPIL

Pengertian Catatan Sipil

Dalam menentukan status seseorang ada beberapa peristiwa atau kejadian yaitu; kelahiran, pengakuan (terhadap kelahiran), perkawinan, perceraian, dan kematian. Hal ini merupakan hal yang penting dan perlu untuk diketahui dan memperoleh kepastian akan kejadian tersebut. Untuk itulah diadakan lembaga catatan sipil. Jadi Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian[6]

Dalam KUH Perdata ada enam jenis register catatan sipil yakni: kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan, perceraian, kematian. Lembaga yang berwenang mengeluarkan keenam jenis register catatan sipil[7] itu adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kota, atau daerah Tingkat II.

Akta catatan sipil ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting serta bermanfaat. Akta catatan sipil ini berfungsi untuk:

  1. Menentukan status hukum seseorang
  2. Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka hukum
  3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri
  4. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
  5. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
  6. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia

Adapun beberapa peraturan yang mengatur catatan sipil akan dikemukakan dibawah ini:

  1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1966 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1967. Inpres ini memuat pernyataan politis dimana catatan sipil terbuka untuk umum dan hapusnya penulisan golongan penduduk
  2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-752 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil

Jenis-Jenis Catatan Sipil

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota, disebutkan ada lima jenis akta catatan sipil yang harus dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yaitu, akte kelahiran, akte perkawinan, akte pengakuan atas pengesahan anak, akte perceraian dan akte kematian.

Akte Kelahiran

akte kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akte ini dapat dibedakan menjadi empat jenis yakni:

  1. akte kelahiran umum, yaitu akte kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja
  2. akte kelahiran istimewa, yaitu akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan seletah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (batas waktu 60 hari)
  3. Akta Kelahiran luar biasa, yaitu akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat
  4. Akta kelahiran tambahan merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s/d 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No. 75 jo. 1936 No. 607

Adapun tata cara mendapatkan akta kelahiran ini adalah dengan mendatangi Kantor Catatan Sipil dimana ia berdomisili dengan melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut:

  • Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dari dokter, dan bidan
  • Surat pengantar dari lurah/kepala desa
  • Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya
  • Surat bukti kewarganegaraan (SBK) bagi WNA yang telah menjadi warga Negara Indonesia dan  ganti nama
  • Kartu Keluarga
  • Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing
  • Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Akte Perkawinan, adalah suatu akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam

Akta Perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalah Panitera Pengadilan Agama atas nama Ketua Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama non-muslim, adalah Kantor Catatan Sipil.

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak diluar pernikahan yang sah. Konsekuensi logis dari adanya akta tersebut, akan menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya, beserta ibunya

Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kantor Catatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian ini dapat dibagi menjadi:

Akta Kematian Umum yaitu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan itu belum melewati 10 hari kerja bagi WNI asli dan bagi orang Eropa tiga hari kerja. Syarat untuk mendapatkan akta kematian umum ini harus melengkapi surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa dan atau rumah sakit, serta akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anaknya bila sudah menikah dan mempunyai anak

Akta Kematian Khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati 10 hari. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat terjadinya kematian. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini adalah: surat kematian dari lurah/kepala desa, akta perkawinan dan akta kelahiran, serta dua orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut.


[1] Volmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh IS. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers. 1983, hal. 44

[2] Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, cet IV, 2006, hal.37

[3] Kompetensi relative adalah kekausaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkata lainnya, misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jadi tiap-tiap pengadilan memiliki memiliki wilayah hukum tertentu, yuridiksi relative. Lihat Akmaluddin Syahputra, Hukum Acara Perdata, Medan: Wal Asri Publishing, 2008, hal.13-14

[4] Pengertian ‘rumah kematian” yang sering dipakai dalam undang-undang tidak lain seperti “domisili penghabisan” dari seseorang yang meninggal., lihat Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, hal. 22

[5] Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa perjanjian dibawah tangan dan perjanjian autentik

[6] R. Soetojo Prawirihamidjojo, dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1978, hal. 23

[7] Yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya salinannya saja sedangkan aslinya tetap tersimpan di Kantor Catatan Sipil