BADAN HUKUM

0
3.422 views

H

Telah disepakati bahwa salah satu subjek hukum adalah badan hukum, yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Dalam KUHPer ketentuan badan hukum diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665.

Berikut beberapa definisi badan hukum:

  1. Soebekti: badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan  perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan hukum dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dan dengan perantaaan pengurusnya dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia. Dinamakan badan hukum atau recht persoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum[6]
  2. Prof. Wirjono Prodjodikoro: badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan.[7]
  3. Sri Soedewi Maschoen Sofwan: badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dari kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Baik itu perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus badan hukum, jadi merupakan persoon, pendukung hak dan kewajiban.[8]
  4. Soemitro: “Rechtpersoon” adalah suatu badan yangdapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-­orang pribadi[9]

Dari beberapa definisi diatas dapat dikemukakan unsur-unsur materil badan hukum:

  1. Mempunyai perkumpulan/ organisasi yang teratur;
  2. Mempunyai tujuan tertentu;
  3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
  4. Mempunyai hak dan kewajiban;
  5. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat
  6. Memiliki Kepentingan Sendiri;

Dan unsur formilnya adalah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan pejabat Notaris, didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada kementerian kehakiman, diumumkan dalam lembaran negara  dan syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang .

Pembagian Badan Hukum

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.

1)  Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu:

  1. badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh Negara untuk kepentingan publik atau Negara. Badan-badan hukum ini merupakan badan-badan Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2004, bank-bank Negara yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004, Perusahaan milik Negara, yang diatur dalam Undang-undangnya masing-masing, dan lainnya.
  2. badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah, seperti Perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam KUHD dan UU No 1. Tahun 1995, Firma yang diatur dalam KUHD, Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD, Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

2) Badan hukum menurut peraturannya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut.[10] Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:

  1. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata Eropa. Yang termasuk dalam badan hukum Eropa, adalah: (1) zedelijke lichaam: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUHPer (Pasal 1653 KUHPer s.d. Pasal 1665 KUHPer) dan Stb. 1870 No. 64, (2) PT, Firma, dan lani-lain yang didirikan menurut KUHD, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No. 108;
  2. Badan hukum yang letaknya dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indo­nesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No. 569; (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1939 No. 570; dan (3) Koperasi Indonesia, yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1927 No.

3) Badan hukum menurut sifatnya[11]. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu:

  1. Korporasi (corporatie),
  2. Yayasan (stichting).

Dari ketiga pembagian itu, pembagian badan hukum yang paling asasi adalah pembagian badan hukum dalam kategori badan hukum publik dan badan hukum privat karena pembagian itu mudah untuk dibedakan, apabila badan hukum itu didirikan oleh pemerintah, disebut badan hukum publik, tetapi apabila badan hukum itu bukan didirikan oleh pemerintah, disebut badan hukum privat.

Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hukum

Pada dasarnya suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini

  • adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak
  • adanya suatu tujuan tertentu
  • adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
  • adanya suatu organisasi yang teratur

Lebih lanjut tentang syarat berdirinya suatu badan hukum ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

  • berdirinya suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No 1. Tahun 1995
  • Koperasi diatur dalam UU No 25 tahun 1992
  • Berdirinya badan hukum yang berbentuk bank, diatur dalam UU No 10 tahun 1998
  • Berdirinya suatu badan hukum berbentuk Yayasan diatur dalam UU No. 28 tahun 2004

Teori-Teori Badan Hukum

Ada lima teori yang menganalisis tentang badan hukum, sebagai­mana dikemukakan berikut ini[12]

1) Teori Fiksi

Teori fiksi dipelopori oleh Freidrech Carl Von Savigny. Menurut teori ini hanya manusialah yang menjadi subyek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja.[13] Dengan kata lain bahwa kepribadian hukum atas kesatuan­-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya hanya pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Pembela teori ini Salmond (sarjana Inggris). Teori fiksi ini adalah semata-mata produk dari konsepsi filsafat; dari sifat pembawaan manusia yang secara apriori memberinya kepribadian. Hal ini tampak dan pernyataan Savigny: “Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada setiap individu; oleh karena itu konsepsi yang asli mengenai kepribadian harus sesuai dengan gagasan mengenai manusia.” W. Friedmann menyebutkan bahwa teori fiksi sama sekali bukan teori, tetapi hanya rumusan. Dalam bentuk yang murni, teori fiksi secara politis adalah netral[14]

2) Teori Konsesi

Teori konsesi ini dikemukakan oleh Gierke. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara. Teori ini didukung oleh von Savigny, Salmond, dan Dicey. Tujuan dari teori konsesi adalah memperkuat kekuasaan negara kalau dikehendakinya, ikut serta dalam kelompok asosiasi-asosiasi dalam negara. Negara sendiri, walaupun badan hukum, tempatnya sejajar dengan individu. Kelemahan teori ini, adalah dalam usahanya untuk mengkombinasikan kenyataan kelompok-kelompok badan hukum dengan supremasi negara. Ini berarti bahwa negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kelompok-­kelompok badan hukum yang berada di bawah kekuasaannya.

3) Teori Organ

Teori ini diajarkan oleh Otto von Gierke. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (seperti  pengurus dan anggota-anggotanya) seperti halnya manusia biasa yang berpanca indra. Oleh karena alat-alat (organen) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juag oleh badan hukum[15]

4) Teori Harta Kekayaan (Zweckvermogens Theorie)

Tokoh dari teori zweckvermogen adalah A. Brinz dan E.J.J. van der Heyden. Teori zweckver­mogen berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diper­untukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subjek). Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak. Teori Brinz ini erat hubungannya dengan sistem-sistem hukum yang menganggap lembaga hukum publik (Aanstalt) dan hukum privat (Stiftung) sebagai pribadi-pribadi hukum. Tetapi badan hukum itu dibentuk berdasarkan maksud dan tujuannya sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.[16]

5) Teori Harta Karena Jabatan

Teori harta Karena Jabatan (Theori van het ambtelijk vermogen) dipelopori oleh Holder dan Binden, menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.[17]

6) Teori Kekayaan Bersama (Teori Jhering)

Teori kekayaan bersama ini dikemukakan oleh Rodolf von Jhering (1818-1892). Jhering adalah seorang sarjana Jerman. Teori ini juga diajarkan oleh Molengraaff dan Marcel Planiol. Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu:

  • manusia-manusia yang secara nyata ada di belakangnya,
    • anggota-anggota badan hukum, dan
    • mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

Inti kajian dari teori ini adalah pada pemilikan bersama dari harta kekayaan dari badan hukum. Dengan demikian, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama[18]

7) Teori Kenyataan Yuridis

Teori yuridis (Juridische Realiteitsleer) ini dikemukakan oleh Maeijers. Menurut teori ini, bahwa badan hukum adalah merupakan kenyataan/relita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.[19]

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas, maka teori yang mendekati kebenaran adalah teori konsesi dengan sedikit koreksi dari teori fiksi. Teori konsesi ini ingin membatasi penerapan konsepsi realis atau organik pada negara dan membatasi subjek hukum dari semua perhimpunan.

[1] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1987, hal. 16

[2] Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 74

[3] Algra, dkk, Kamus Istilah Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal. 396

[4] Ib. Id., hal 453

[5] R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, juga mengartikan dewasa dengan usia 21 tahun atau sudah menikah.

[6] Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal. 21

[7] R. Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Sumur, Bandung, 1992, hal. 23

[8] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Badan Pribadi, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1964, hal. 29

[9] Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf, Bandung: Erisco, 1993, hal 10

[10] Masjhoen, tt, 33-34

[11] Utrecht dan Djindang. 1983

[12] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (Susunan I) Penerjemah Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 212-214.

[13] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992, hal. 56

[14] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (Susunan I) Penerjemah Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 213.

[15] R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 24

[16] Lihat C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hal. 89-90

[17] Ibid., hal, 89

[18] Ib.Id., hal 90, lihat juga Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 56-57

[19] Riduan Syahrani, Op.Cit., hal 57

[20] Volmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh IS. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers. 1983, hal. 44

[21] Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, cet IV, 2006, hal.37

[22] Kompetensi relative adalah kekausaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkata lainnya, misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jadi tiap-tiap pengadilan memiliki memiliki wilayah hukum tertentu, yuridiksi relative. Lihat Akmaluddin Syahputra, Hukum Acara Perdata, Medan: Wal Asri Publishing, 2008, hal.13-14

[23] Pengertian ‘rumah kematian” yang sering dipakai dalam undang-undang tidak lain seperti “domisili penghabisan” dari seseorang yang meninggal., lihat Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, hal. 22

[24] Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa perjanjian dibawah tangan dan perjanjian autentik

[25] R. Soetojo Prawirihamidjojo, dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1978, hal. 23

[26] Yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya salinannya saja sedangkan aslinya tetap tersimpan di Kantor Catatan Sipil