PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI RUANG PUBLIK

0
955 views

Program Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara (Emfiandri Hasim, Fachri Husaini Abduh, Fachrur Rozi Faidilla, Ibrahim Lubis, Irvan Bachri

Pendahuluan

Ruang publik merupakan tempat selanjutnya dalam perjalanan kehidupan anak, setelah keluarga. Selain dapat memberikan efek positif, ruang publik juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Untuk itu diperlukan perangkat aturan yang dapat menjamin dan memberikan perlindungan bagi anak dalam menjalani tumbuh kembangnya di tempat ini.

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan pisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukumnya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak pisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak pisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujudkan.

Bentuk komitmen negara dalam menjamin upaya perlindungan anak, dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tindak lanjut untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, Indonesia telah mensahkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai implementasi dari perundang-undangan tersebut, segala bentuk pembangunan, kemajuan dan peraturan selanjutnya sudah seharusnya bertransformasi dalam rangka menjamin kebutuhan dan kepentingan anak

Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[1] Sedangkan  anak menurut Konvensi Hak-hak Anak[2]  adalah: Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[3]

Yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[4] Selanjutnya yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya[5]

Kemudian  dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[6]

Ruang Publik

Edy Darmawan mendefinisikan ruang publik sebagai suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya.[7] Menurut Rustam Hakim, ruang publik adalah suatu tempat untuk menampung aktivitas suatu masyarakat, baik individu atau kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunannya.[8]

Berdasarkan Carmona et.al (2003), Ruang publik dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu:

  1. External public space. Ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya.
  2. Internal public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
  3. External and internal “quasi” public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.

Hak-Hak Anak ketika Berada di Ruang Publik

Pada dasarnya, hak anak ketika berada di ruang publik tidak berbeda dengan tempat lainnya, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang harus dilindungi tersebut terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

  1. nondiskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya lebih khusus, hak-hak anak yang harus dilindungi di ruang publik tersebut, meliputi :

  1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Pasal 4)
  2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.(Pasal 6)
  3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
  4. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
  5. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
  6. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)

Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya (Internet)

Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen, dan hasilnya dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atausekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet. Selanjutnya, masih berdasarkan hasil polling tersebut ditemukan bahwa Dari seluruh pengguna internet di Indonesia, diketahui mayoritas yang mengakses dunia maya adalah masyarakat dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun.[9] Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan dunia maya oleh anak sangat tinggi. Dunia maya (internet) saat ini hampir merupakan tempat yang menjadi pilihan utama dalam bersosialisasi, dan dapat dikatakan menjadi dunia kedua selain dunia nyata.

Kehadiran internet tidak dapat dipungkiri memliki banyak pengaruh baik dalam kehidupan saat ini. Informasi, ilmu dan pengetahuan terbaru dapat dengan mudah disalurkan dan terdistribusi kepada orang-orang yang menginginkannya. Namun demikian, dibalik pengaruh positif yang diberikan oleh internet, berbagai dampak negatif juga mengintai penggunanya. Anak-anak dapat menjadi objek yang sangat rentan dalam penyalahgunaan internet.

Pada dasarnya, dunia maya merupakan tempat umum, dan mayoritas media sosial yang digunakan oleh kebanyakan orang akan menampilkan informasi pribadi kita, kecuali kita sendiri yang mengaktifkan pilihan privacy. Data-data yang tersebar dan dibiarkan bersifat publik dapat menjadi sasaran dari berbagai pelaku kejahatan. Beberapa kasus yang sering terjadi yang dimulai atau dipicu oleh internet yang mengintai anak antara lain, bullying, pornografi, pemerasan, penculikan dan eksploitasi seksual lainnya Oleh karenanya, perlu perhatian dan pengawasan serius dari orang tua yang telah mengizinkan anaknya untuk berinternet ria.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, total pengaduan kasus pornografi dan cyber crime atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah mengungkapkan, peristiwa ini terjadi karena banyak faktor. Namun salah satu pemicu utamanya adalah tidak bijaknya menggunakan media sosial (medsos) atau mudahnya akses internet melalui gadget, HP, laptop dan lainnya.[10]

Sebagai wadah yang tak terelakkan oleh perkembangan zaman, negara dan pemerintah sudah selayaknya terlibat dan meberikan aturan-aturan dalam rangka penggunaan internet, baik untuk umum terkhusus untuk menjamin perkembangan anak. Sebagai langkah untuk melakukan perlindungan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 tahun 2016).

Kota Ramah Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA terdapat dalam World Fit for Children, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Permenneg PP No 2/2009 tentang Kebijakan KLA.

Kota Ramah Anak menurut UNICEF Innocenti Research Centre adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti keputusannya mempengaruhi kotanya; berhak mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan, dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial, menerima     pelayanan dasar seperti esehatan dan pendidikan, mendapatkan air minum segar dan mempunyai  akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah, aman berjalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup di lingkungan yang bebas polusi, berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial, dan setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Dalam hal penciptaan kebijakan publik tentang kota yang ramah terhadap anak kualifikasi tersebut sudah selayaknya dipenuhi.

Anak memengaruhi keputusan terhadap kota.

Kebijakan publik memang sudah selayaknya memperhatikan semua golongan. Ketika hal ini menjadi bagian integral dari sebuah program kerja. Maka yang  terjadi adalah pemerataan kesempatan pada semua aspek bidang kehidupan. Anak pun demikian. Ketika anak mendapat perhatian pemerintah lokal maka kehidupannya akan lebih baik. Pemahaman dan kebijakan terhadap anak yang memadai akan menghantarkan kehidupan yang layak bagi kota dan tatanan masyarakat.

  • Mengapresiasi pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan.

Mendengar suara rakyat, termasuk di dalamnya anak merupakan salah satu aspek dalam kebijakan publik yang ramah terhadap anak. Kota  bagi anak adalah tatanan masyarakat yang ramah terhadap mereka. Salah satunya adalah adanya kawasan bebas asap rokok. Kawasan bebas asap rokok mulai banyak dirancang oleh pemerintah daerah. Salah satunya, Jakarta. Dengan terciptanya kawasan bebas asap rokok anak menjadi lebih sehat dan terjauh dari berbagai penyakit yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

  • Demikian pula dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH).

Selain dipergunakan sebagai taman kota, RTH juga dapat dijadikan sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman. Semakin banyak ruang bermain dan berkreasi bagi anak berarti kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial. ketika pemerintah daerah mampu menciptakan birokrasi dan tatanan hukum yang memadai guna tumbuh kembang anak, maka kehidupan di dalam keluarga, komunitas, dan sosial akan terjadi dengan sendirinya. Kebijakan tersebut dapat berupa pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasawisma.

  • Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Maka dari itu, pemerintah daerah sudah saatnya mengagendakan pendidikan dasar gratis bagi anak. Pendidikan gratis akan mendorong orangtua menyekolahkan anak-anaknya. Pendidikan gratis pun perlu didukung oleh kualitas sumber daya pengajar yan memadai. Tanpa hal yang demikian, pendidikan dasar gratis hanya akan menjadi program tanpa makna. Demikian pula dengan jaminan kesehatan. Ketersediaan puskesmas yang mudah dijangkau menjadi hal yang wajib disediakan pemerintah daerah bagi rakyatnya.

  • Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik.

Kualitas air akan menentukan kualitas hidup manusia. Pasalnya, air merupakan sumber kehidupan. Maka ketersediaan air bersih menjadi agenda dasar pemerintah daerah bagi kehidupan masyarakatnya. Sanitasi pun demikian. Jamban bagi setiap rumah  tangga menjadi hal yang wajib ada. Jika tidak, maka pemerintah daerah sudah saatnya mengusahakannya melalui program-program kesejahteraan keluarga.

  • Terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah.

Sebagaimana data yang telah terjadi di atas, maka, pemerintah daerah sudah saatnya membuat peraturan perundangan yang mampu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Memenjarakan dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap anak merupakan cara yang cukup ampuh dalam melindungi masa depan anak.

  • Aman berjalan di jalan.

Jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan. Ketersedian jalan yang memadai akan membantu mobilitas masyarakat. Demikian pula dengan anak. Ketersedian jalan yang baik akan membuat anak betah tinggal di rumah. Selain itu, dengan jalan yang baik dan memadai anak-anak akan mudah bertemu dan bermain dengan temannya. Sebuah hal yang menyenangkan bagi seorang anak.

  • Mempunyai ruang hijau untuk tanaman.

Penyediaan RTH akan menjaga kelangsungan hajat hidup masyarakat termasuk di dalamnya, anak.

  • Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial.

Anak dapat dilibatkan dalam banyak hal. termasuk dalam kegiatan budaya. Penyelenggara pemerintahan sudah saatnya membuat aturan atau regulasi yang memungkin anak dapat berperan serta dalam banyak hal dalam pembangunan daerah. Kegiatan berskala kabupaten merupakan ajang temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan anak.

Akses pelayanan yang seimbang.

Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.


[1] Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2.

[2] Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), disetujui PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, dengan ditratifikasinya Konvensi itu melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

[3] Perserikatan Bangsa-Bangsa., konvensi Hak-hak Anak, Pasal 1.

[4] Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

[5] Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Anak, Pasal 1 Angka 1

[7] Edy Darmawan, Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota (Urban Design), Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Arsitektur, Universitas Diponegoro, (Semarang, 1 September 2007) hal. 14

[8] Rustam Hakim, Unsur Dalam Perancangan Arsitektur Lansekap, (Jakarta, Balai Pustaka, 1987) hal. 36

[9] https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa.

[10] https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus