Thursday, 29 October, 2020

TENTANG GUGATAN



Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Kontentiosa

1. Pengertian

Kontentiosa atau contentiosa atau contentious berasal dari bahasa latin yang salah s     atu artinya penyelesaian sengketa perkara dengan penuh semangat bertanding dan berpolemik.[1]  Gugatan kontentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata[2]

Gugatan kontentiosa ini terjadi apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui hakim (pengadilan). Untuk dapat menyelesaikan melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajaukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata (burgelijk vordering, civil suit). Yang mengajukan permohonan gugatan disebut Penggugat (eischer, plaintif). Sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat (gadaagde, dependent). Permohonan gugatan itu dapat diajukan secara tertulis, dan dapat secara lisan, apabila penggugat tidak dapat menulis. Pemohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan (schriftelijk vordering, written suit).

Prof. Sudikno Mertokusumo mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (burgelijke wordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Prof Subekti, mempergunakan sebutan gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan. Dalam praktiknya istilah gugatan selalu diidentikkan dengan gugatan kontentiosa. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan kontentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.

2. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan Undang-undang dalam praktik dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. bentuk lisan, hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan: “Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya.”

Mengenai pengajuan gugatan secara lisan disyaratkan bahwa penggugat tidak bisa membaca dan menulis(buta aksara) dan diajukan sendiri oleh yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan) kepada ketua Pengadilan dengan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan.

b.  Gugatan Tertulis

Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG) yakni “gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan  yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.” Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

  • penggugat sendiri

Pada dasarnya semua orang dan badan hukum mempunyai hak melakukan perbuatan hukum,[3] maka surat gugatan dibuat dan ditandatangani sendiri. Kebolehan ini tegas disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian tidak ada keharusan atau kewajiban bagi penggugat untuk menguasakan ataupun memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara, namun demikian hal ini tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya.[4]

  • Kuasa

Pasal 118 ayat (1) HIR juga memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat dan menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan ke Pengadilan Negeri

3. Formulasi Surat Gugatan

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR – 142 R.Bg, yang mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri, permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggal tergugat, tempat tinggal sesungguhnya.  Jika terdapat lebih dari seorang tergugat, yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya. Jika antara tergugat itu ada hubungan sebagai orang yang berhutang pertama dan penjamin, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang derah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang berhutang pertama atau salah seorang diantara mereka. Jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, atau salah seorang diantara mereka, atau jika gugatan itu  berhubungan dengan benda tetap, kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika dipilih tempat tinggal dengan surat akta, maka penggugat bila menghendakinya dapat mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.

Surat gugatan itu diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah panitera menerima surat gugatan itu, maka ketika itu juga ia merencanakan berapa biaya yang diperlukan, jumlah mana dicantumkan dengan disposisi bertanggal serta paraf. Kemudian diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujuai oleh penitera, serta membukukannya kedalam buku kas dan memberikan kwitansi kepada penggugat. Kemudian surat gugatan itu didaftarkan dalam buku register, diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan itu lalu diteruskan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan pemeriksaannya.

Dalam perkara hal- hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

  1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
  2. Materai, suatu gugatan yang tidak bermaterai  tidaklah mengakibatkan gugatan tersebut menjadi batal akan tetapi dikembalikan untuk diberi materai Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya atau didaftarkannya gugatan di Pengadilan Negeri
  3. Tanda Tangan; suatu gugatan haruslah ditanda tangani  oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya.
  4. Keterangan lengkap dari pihak yang berperkara, yaitu tentang nama, alamat, umur, pekerjaan, dan agama. Untuk mengajukan suatu gugatan, maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum. Suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima[5]

Dalam hal Penggugat atau Tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau adakalanya kedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum tersebut. Misalnya, jika kita menggugat seorang Walikota, maka identitasnya ini harus dibuat sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur  Tk I …………………….. di …………………, aq. Walikota Tk II ………………….., di ……………………….., yang dalam hal ini diwakili oleh Walikota.

  • Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian atau fakta/peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum  atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. (fetelijke gronden, factual grounds), dan uraian tentang dasar hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu (recht-gronden, legal grounds). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
    • objek perkara misalnya menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa perkawinan, sengketa merk dagang, dan lain-lain. Objek perkara ini harus dirinci secara jelas dan serinci mungkin.[6]
    • Fakta-fakta Hukum yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa.
    • Kualifikasi Perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun formal dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids daads), wanprestasi, dan sebagainya.
    • Uraian kerugian yaitu suatu rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil maupun moril. Kerugian tersebut haruslah dapat ditaksir dengan jumlah uang. Uraian ini harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul dan harus  pula dilengkapi dan didukung dengan bukti-bukti tertulis. Sedangkan kerugian moril jumlahnya hanya ditaksir saja menurut kedudukan dan status seseorang di dalam masyarakat.
    • Hubungan posita dengan petitum; posita adalah dasar untuk membuat petitum Oleh sebab itu hal-hal  yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum[7] Petitum tidak boleh bertentangan dengan posita. Petitum tidak boleh melebihi posita, sebaliknya petitum dapat kurang dari posita. Hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dimohonkan dalam petitum, akan tetapi hal ini dapat dilakukan asal sudah pernah dikemukakan dalam posita, artinya putusan yang mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan material, dan tidak menyimpang dari apa yang dituntut.[8]
    • Bunga; dalam posita terkadang juga perlu disinggung tentang bunga apabila hal itu akan dimintakan dalam petitum. Untuk itu harus  dikemukakan dengan alasan-alasannya, misalnya apakah bunga tersebut sudah diperjanjikan sebelumnya, atau karena penggugat tidak dapat mengusahakan atau menggunakan uang tersebut.  Selain itu ada yang dikenal dengan bunga moratoir yaitu suatu keuntungan yang dapat diharapkan diperoleh apabila uang dipergunakan atau diusahakan  tergugat. [9]
    • Dwangsom yaitu uang paksa yang ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Permintaan tentang dwangsom dapat didasarkan pada Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg. Akan tetapi dwangsom tidak berlaku atau tidak dapat dituntut terhadap tindakan untuk membayar uang[10]
  • Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum, petition). Yang dituntut itu dapat dirinci menjadi dua yaitu; tuntutan primair yang merupakan tututan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntuan pengganti apabila tuntuan pokok ditolak hakim. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:
    • Tuntutan primer berisikan  :
  • menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  • menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atau yang dimohonkan
  • Menyatakan sah dan berharga perjanjian yang telah dibuat atau objek perkara adalah sah milik penggugat
  • Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli atau menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong, atau membayar ganti rugi, dan sebagainya
  • Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi dari Tergugat
  • Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
    • tuntuan subsider misalnya dirumuskan dengan “mohon putusan yang seadil-adilnya” (Ex Aequo Et Bono)

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat. Dengan demikian mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung adanya hubungan hukum dilukiskan secara kronologis dan sistematis, sehingga mudah menentukan isi dari petitum. Hal yang demikian memudahkan hakim untuk menilai apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat untuk memintakan supaya dikabulkan isi tuntutan (petitum) itu. Isi petitum itu juga diuraikan secara jelas, kronologis dan sistematis, sehingga setiap kalimat petitum itu diharapkan dapat diterima oleh hakim.

Sehubungan dengan dasar gugatan tersebut yang dibuat secara tertulis timbul pertanyaan, sampai berapa jauh peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan itu harus diperinci? Dalam ilmu hukum dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan yaitu;

  1. Subtantieringstheorie, yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan harus disebutkan dan diuaraikan rentetan kejadian yang nyata yang mendahului yang menjadi dasar gugatan itu. Misalnya tidak cukup hanya menyebutkan “penggugat adalah pemilik barang” melainkan harus disebutkan juga penggugat memiliki barang itu karena telah membelinya, atau telah mewarisinya dari orang tua almarhum, atau karena mendapat hibah, hadiah dan sebagainya.
  2. Individualiseringstheorie, yang menyatakan bahwa kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang dengan pembuktiannya.[11]

4. Pendaftaran Gugatan

Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai Pasal 118 dan 121 HIR/Pasal 142 dan 145 RBg harus didaftarkan di kepaniteraan perdata dimana Surat Gugatan itu ditujukan. Pendaftaran gugatan disertai dengan membayar sejumlah uang. Perkiraan mengenai jumlah panjar biaya perkara ini dengan mempertimbangkan keadaan perkara, pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak, dan harga materai. Dalam prakteknya panjar perkara yang diasa disebut POP (Persekot Ongkos Perkara) ini akan berbeda-beda untuk setiap Pengadilan Negeri.

Pasal 182  HIR/ Pasal 193 RBg menyebutkan:

  1. ongkos perkara Pengadilan dan ongkos materai
  2. ongkos saksi, saksi ahli, dan juru bahasa, terhitung juga sumpah mereka
  3. ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
  4. gaji pejabat yang disuruh melakukan pemanggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain
  5. ongkos surat keterangan alat bukti yang disebabkan oleh perkara.

Dalam Pasal 183 HIR/ Pasal 194 RBg menentukan bahwa dalam suatu putusan harus disebutkan banyaknya ongkos yang harus dibayar oleh pihak yang kalah berperkara.


[1] K. Prent, dkk, Kamus Latin Indonesia, (Jakarta: Kanius, 1969), hal. 188

[2] R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, (Bogor:Politea, 1985)

[3] Tentunya diluar orang-orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan dan anak di bawah umur dalam perkara harus diwakili oleh walinya

[4] Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 11 lihat juga Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998) hal, 11

[5] AT. Hamid, Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum (Acara) Perdata, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hal. 111

[6] Putusan Mahkamah Agung 17 April 1979 Reg. No. 1149 K/Sip/ 1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima Demikian juga putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/ 1973, mengatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

[7] Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung 13 Mei 1975, Reg. No. 67 K/Sip/ 1975

[8] Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 januari 1972 Reg. No. 556 K/Sip/1971 lihat juga Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/ 1969

[9] Menurut Yuriprudensi bunga maksimum sebesar 6% pertahun sedangkan dalam prakteknya bunga moratoir dihitung sebesar 10% pertahun

[10] Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 791 K/Sip/ 1972

[11] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja), (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1964), hal. 5

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?