Rakorda Komisi Fatwa MUI SU Luncurkan Buku Fatwa Aliran Sesat

0
284 views


muisumut.com
. Medan,- Rapat Koordinator Daerah  Komisi Fatwa MUI SU tahun 2020,  dilaksanakan di  MUI SU ( 29/9) sekaligus dilakukannya  peluncur buku komisi Fatwa MUI tentang  Fatwa-Fatwa Aliran sesat . Rakorda dan peluncuran buku tersebut dilaksanakan oleh Ketua MUI SU Prof Dr H Abdullah Syah MA yang diikuti MUI Kabupaten / Kota se-Sumut..

Ketua MUI SU dalam arahan, menyebutkan pelaksanaan Rakorda komisi di MUI SU sangatlah penting dalam mevaluasi kerja tahun sebelumnya dan sekaligus menyusun program kerja komisi untuk tahun berikutnya. Khusus komisi  fatwa MUI SU yang sanngat berperan bagi kehidupan beragama bagi, sangat membutuhkan fatwa untuk menjadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah. “ Peran komisi fatwa sangat strategis bagi kehidupan beragama terhadap umat  “ katanya.

Jadi dari hasil Rakoorda itu akan menghasilkan terbaik untuk melaksnakan tugas ditahun mendatang, mengingat  kasus keagamaan yang berkembang, saat ini  sehingga   sangat membutuhkan bimbingan dari MUI.

Sementara pada peluncuran buku pertama kajian dan penelitain Fatwa-fatwa MUI tetang alisan sesat, Ketua MUI SU, menyambut baik yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI SU tentang penerbitan buku tersebut. Buku ini sangat berguna bagi MUI Kabupaten/ Kota di Sumut, dalam memantau dan mengambil ketentuan bila ditemukan  aliran sesat dan menyimpang   yang ditemukan  di daerah.

 “ BuKu ini sangat berguna “ katanya 

Diharapkan masa mendatang Komisi fatwa MUI SU dapat pula menerbitkan buku fatwa lainnya berkait dengan kehalalan dan lainnya.

Buku kajian dan penelitian fatwa-fatwa MUI tentang aliran sesat itu ditulis oleh anggota komis fatwa MUI SU, Dr. Husnel Matondang MA dan Dr Sori Monang Rangkuti  AN  Nadawi M.TH, dengan editor Dr Abdul Hamid Ritonga yang juga anggota Komisi Fatwa MUI SU.

Pada Rakorda Komisi Fatwa MUI SU telah disampaikan pejelasan dari MUI Kabupaten / Kota yang hadir dengan berbagai permasalahan. Namun, yang paling menarik  , terkait dengan kasus viral pelaksanaan fardu kifayah dalam memandikan mayat perempuan oeh pria di slah satu rumah sakit di kota Pematang siantar.

MUI Kota Pematangsiantar telah menghubungi rumah sakit bersangkutan untuk mengklafikasi  kasus tersebut. 

.Ketua Komis Fatwa MUI SU Drs Lukman Sanusi meminta kasus ini dituntankan, agar kasus tersebut tidak terulang dimasa mendatang dan menjelaskan kepada pihak rumah sakit juga masyrakat bahwa ada ketentuan dalam melaksanakan fardu kifyah sesuai syariat Islam “ Kita minta kasus ini tuntas  untuk kedepan kasus ini tidak terulang “ ungkapnya.

Acara Rakorda ini diisi dengan pelaksanaan prosedur dan aturan sertifikat halal yang disampaikan oleh Ketua LP POM MUI SU Prof Dr Ir H Basyarididin MS.
ia menjelas tentang kehalalan setiap makanan dan hal yang terkait kelahalan  lainya. Untuk pelakanaan tersebut diatur dengan UUJPH 33 tahun 2014.  UU itu mengandung ketentuan pidana pasal 56 yang menyebutkan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang  telah memperoleh SH sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b ,dipiana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 2 milyar.

Basyaruddin guru besar UISU itu dalam pengursan menetapkan poengurusan   sertfikat halal LP POM MUI SU , melakukan pendaftaran melalui on line, L http:/regs.e-lppommui.org. Langkah ini dilakukan demi mempermudah masyarakat untuk tidak harus mendatang LPPOM MUI SU. namun bagi yang kurang memahaminya dapat mnghubungi web side LP POM MUI SU.  ( husni AS )