PERWALIAN ANAK DALAM ISLAM

0
3.359 views

Pengertian

Ketika berbicara perwalian dalam konsep Islam ada beberapa permasalahan yang sangat dekat yang harus juga ikut dijelaskan yakni permasalahan pemeliharaan anak (hadanah), dan pengangkatan anak.

Istilah yang sering digunakan dalam literatur fikih  wali adalah pengurusan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak anak yang belum sempurna ahliyatul-ada’, baik apakah tidak memilki kemampuan sama sekali seperti yang belum mumayyiz atau orang yang kemampuannya kurang sempurna seperti mumayyiz. Pengurusan dalam arti pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Dibeberapa literatur  al-wilayah juga diartikan dengan kekuasaan syara yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung izinnya[1]. Istilah al-wilayah ini juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Orang yang masih dalam status ahliyyatul-wujub[2] (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang  yang belum atau orang yang tidak  cakap bertindak hukum disebut wali.  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.[3]  Perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan al-walayah atau al-wilayah ( الولاية ) yang secara etimologis antara lain berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah “tawalliy al-amr” yaitu mengurus atau menguasai sesuatu. Kata “wali”  diambil dari bahasa Arab yakni al-wali. al-Asl (kata dasar) dari kata al-wali dalam bahasaArab adalah waliya (al-fi’lul-madi). Kata wilayah atau walayah[4] memiliki beberapa makna di antaranya; pertolongan, cinta, kekuasaan, kemampuan, dan kepemimpinan sesorang atas sesuatu[5]

Dari kata dasar waliya dibentuk berbagai kata turunan lainnya. Meskipun kata kerja waliya dan seluruh kata turunan yang dibentuk darinya mempunyai arti yang beragam tergantung pada konteks kalimat,  akan tetapi keseluruhan arti tersebut mengikuti atau sejalan dengan arti yang paling penting, mendasar dan umum dari kata waliya yakni dekat dan berkuasa.[6]

Pada kalimat waliya fulanan, kata kerja waliya berarti dekat kepada atau mengikutinya tanpa jarak. Dalam kalimat, jalastu mima yalihi , kata yalihi berarti di dekatnya. Dalam kalimat waliya fulanan al-amr, waliya berarti mengurusi urusan. Kata wala berarti mempercayai dan membantu, awla berarti menjadikan seseorang sebagai wali atau pengurus, tawalla berarti menjadikan seseorang wali baginya, istaula berarti menang dan menguasai, al-walyu berarti kedekatan, al-wala’u berarti kecintaan dan persahabatan, pertolongan, kepemilikan, al-wilayatu atau al-walayatu berarti daerah yang ditaklukkan oleh penakluk atau kekuasaan, al-waliyyu (plural: auliyatu) berarti hujan yang turun terus menerus, al-auliya’u berarti orang-orang yang dicintai, penolong, tetangga, yang mengikuti, teman dan orang yang mengurus urusan seseorang.[7]

Bentuk ism al-fa’il dari kata waliya adalah al-waliy (tunggal) dan al-auliya’u (plural). Sesuai dengan arti yang paling penting dari kata waliya yakni dekat dan berkuasa, al-waliy berarti yang berkuasa, yang dicintai, penolong, yang mengurus urusan seseorang dan teman. 

Istilah perwalian dalam bahasa Indonesia mengikuti istilah al-wilayah dalam ilmu Fikih. Al-wilayah dalam fikih didefinisikan sebagai tanfiz al-qaul ala al-gair sya’a am aba’ (memaksakan perkataan pada orang lain baik ia mau menerimanya maupun enggan). Karena itu, istilah al-wilayah dalam fikih mencakup pemimpin tertinggi (al-wilayah al-uzma’) hakim (wilayah al-qada’a), polisi (wilayah as-syurtah) dan sebagainya, juga mencakup  pengatasnamaan seseorang yang cakap atas seorang yang tidak cakap dalam hal mengurus diri dan hartanya. al-Wilayah juga diartikan sebagai penyerahan urusan kepada orang lain untuk mengurusi sebuah urusan yang memang boleh diwakilkan. Karena itu dalam hal ini, penyerahan urusan disebabkan oleh ketidak cakapan hukum. Untuk itu, al-wilayah dalam fikih juga mencakup penyerahan urusan qisas yang hingga dikenal waliyu ad-dam, nazarah al-waqf yaitu penyerahan urusan wakaf kepada seseorang dan sebagainya.[8]

Orang yang diperwalikan disebut dengan istilah al-muwalla ‘alaihi atau al-mauliy ‘alaihi. al-Muwalla ‘alaihi  pada umumnya adalah orang yang dianggap tidak cakap hukum atau lebih dikenal dengan istilah al-mahjur ‘‘alaihi maupun orang yang cakap hukum tapi menyerahkan urusannya kepada orang lain. Jadi perwalian ditetapkan untuk mengurus urusan orang-orang yang al-mahjur ‘‘alaihi dan ghair al-mahjur ‘‘alaihi.

Karena mencakup pengertian penyerahan urusan kepada orang lain, maka al-wilayah mempunyai kesamaan dengan beberapa istilah lain yang dikenal dalam fikih seperti an-niyabah (perintah kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain), al-ammalah (mempekerjakan), al-qawwamah (penyerahan urusan kepada orang lain untuk memimpin atau menjaga sesuatu), al-wasayah (wasiat: meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya setelah wafat terkait dengan harta peninggalan)[9] dan al-wakalah[10] (perwakilan: penyerahan urusan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang boleh diwakilkan). Perbedaan antara al-wilayah dengan kelima istilah tersebut di atas adalah bahwa al-wilayah (perwalian) lebih umum dari yang lain.[11]

Dari pengertian kata wali tersebut mudah dipahami mengapa Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Dalam hal ini dimulai dari ayah anak tersebut. Hal ini disebabkan karena ayah adalah orang paling dekat yang siap menolong, mengurus dan mengasuh serta membiayai kepentingan anaknya. Dalam terminologi para fakar hukum Islam (fuqaha) antara lain seperti dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaily[12]  perwalian adalah “kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain”.

Macam-Macam Perwalian

Para fukaha dari mazhab Malikiyah menggunakan istilah al-wilayah untuk menujukkan hubungan yang mengakibatkan adanya kewarisan. Berdasarkan hal tersebut, Ibn Jizy dalam bukunya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa al-wilayah terdiri dari lima yakni:[13]

  1. Wilayah al-Islam

Wilayah al-Islam adalah perwalian yang disebabkan seeorang beragama Islam. Ia menjadi sebab adanya hubungan kewarisan antara sesama muslim. Dalil wilayah al-Islam terdapat pada Surat at-Taubah ayat 71:Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebahagian yang lain.

2. Wilayah al-Half

Wilayah al-Half adalah al-wilayah yang ditimbulkan oleh sumpah atau janji.[14] Ia juga bisa menjadi sebab adanya kewarisan di antara Muslim. Dalil wilayah al-half terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 33: dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.

3. Wilayah al-Hijrah

Wilayah al-Hijrah adalah al-wilayah yang disebabkan oleh hijrah yang mengakibatkan adanya hubungan al-wilayah dan kewarisan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor.[15] Dalil adanya hubungan al-wilayah dan kewarisan karena hijrah terdapat pada surat al-Anfal ayat 72:          “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

4. Wilayah al-Qarabah

Wilayah al-Qarabah adalah al-wilayah yang ditimbulkan oleh hubungan kekerabatan,[16] karena itu ia juga disebut dengan wilayat an-nasb. Hubungan kekerabatan atau nasab menjadi sebab kewarisan dalam Islam, seperti pada surat an-Nisa’ ayat 33 atau Maryam ayat 5-6: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya

Dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah Aku dari sisi Engkau seorang putera, Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

5. Wilayah al-I’tq

Wilayah al-Itq adalah wilayah yang ditimbulkan oleh pembebasan budak.[17] Ia menjadi sebab adanya kewarisan antara budak yang dibebaskan dan orang yang membebaskannya. Hubungan ini menjadi salah satu sebab kewarisan yang masih dipraktikkan oleh kaum Muslim saat ini di samping hubungan nasab.

Berdasarkan objek atau urusan yang diserahkan dalam perwalian, al-wilayah diklasifikasikan kepada dua kelompok yakni:[18]

Perwalian umum (al-wilayat al-Ammah)

Wewenang untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa ada penyerahan kekuasaan dari al-muwalla ‘‘alaihi, berkaitan dengan urusan agama, dunia, jiwa dan harta yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ada tiga tindakan umum yang dipercayakan kepada wali umum yakni al-amr bil al-ma’ruf wa an-nahy an al-munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan), menunaikan amanah dan menyelesaikan sengketa masyarakat secara adil.

Meskipun sekilas berbeda, pendapat Ibnu Taimiyah tentang wewenang umum pada dasarnya sama dengan wewenang di atas. Ibnu Taimiyah membagi wewenang perwalian umum kepada dua yakni mengurus moral yang merupakan prinsip paling penting dalam agama, dan mengurus urusan duniawi yang berhubungan erat dengan urusan agama, yakni hal-hal apabila tidak terlaksana dengan baik berakibat buruk pada agama.[19]

Kekuatan perwalian umum mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut muncul akibat dari perbedaan sistem pemerintahan sebuah wilayah. Akan tetapi meskipun berbeda-beda, pada umumnya pemimpin tertinggi dalam sebuah sistim pemerintahan memegang perwalian umum paling tinggi.

Perwalian khusus (al-wilayat al-khassah)

Istilah perwalian khusus dalam fikih digunakan untuk menunjukkan tiga wewenang, yakni:[20]

Wewenang yang bersifat memaksa yang diberikan oleh syari’at  atau hakim kepada seseorang yang dewasa untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama seseorang yang lain dalam urusan yang berkenaan dengan keperdataan (diri) maupun harta. dalam fikih, wali tersebut menjadi personal yang mewakili tindakan hukum orang yang diwalikannya. Karena itu, wali berhak untuk mendapatkan hak-hak orang yang diwalikannya dan melakukan tindakan atas namanya dalam hal urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwalikan suka atau tidak suka. Karena itu, apabila orang yang diwalikan telah dewasa, ia tidak berhak untuk membatalkan tindakan walinya.[21]

Perwalian ini terbagi kepada dua yakni: Pertama, wewenang untuk menggantikan seorang yang tidak cakap hukum dalam urusan yang berkenaan dengan diri al-muwalla ‘alaihi seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perwalian ini disebut dengan al-wilayah ‘ala an-nafs (perwalian keperdataan/perwalian atas diri).

Kedua, wewenang untuk mengurus harta al-muwalla ‘‘alaihi. Perwalian ini disebut dengan al-wilayah ‘ala al-mal (perwalian atas harta)

  • Wewenang untuk mengurusi wakaf.

Wewenang ini tidak didasarkan atas ketidakcakapan al-waqif untuk mengurus wakafnya.  Perwalian ini merupakan perwalian khusus di bidang harta bukan perdata. Wewenang tersebut diberikan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang dianggapnya mampu mengurusi wakaf tersebut.

  • Wewenang yang diberikan oleh syari’at bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memaafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Hal ini ditetapkan dalam Alquran surat al-Isra’ ayat 33:

“dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya”

Kedudukan perwalian khusus dari perwalian umum adalah bagian darinya. Artinya perwalian khusus merupakan bagian dari perwalian umum. Karena itu, ketika wali khusus yang memegang wewenang untuk melakukan sebuah perkara khusus seperti mengurus wakaf, wali umum bisa menggantikannya. Akan tetapi ketika ada wali khusus, maka wali umum sama sekali tidak berhak mencampuri wewenangnya. Dalam hal kekuatan wewenang dalam perwalian ditetapkan teori umum bahwa kekuatan perwalian ditetapkan atas kekhususan wewenang bukan tingkatannya. Wali khusus lebih kuat dari wali umum.[22] Semakin khusus wewenang seorang wali, semakin kuat kesahihan tindakan hukumnya. Tindakan hukum wali khusus yang sah tidak dapat dibatalkan oleh wali umum. Akan tetapi, wali umum dengan wewenangnya dapat membatalkan kedudukan seseorang sebagai wali dengan dasar yang jelas, seperti tidak memenuhi syarat perwalian atau merugikan maupun membahayakan harta atau diri al-muwalla ‘‘alaihi.

Seperti disebutkan sebelumnya, perwalian umum dibagi kepada dua jenis, yakni:[23]

  1. Perwalian Atas Harta
  2. Perwalian Atas Diri

Berdasarkan kepemilikan harta, perwalian atas harta dibagi kepada dua jenis, yakni:[24]

  1. Perwalian atas harta sendiri yang dikenal dengan istilah al-wilayah al-qasirah yakni wewenang seseorang untuk mengurus harta miliknya. Wewenang ini diberikan kepada semua orang yang telah cukup kecakapan hukumnya, yakni orang dewasa dan berakal baik laki-laki maupun perempuan.
  2. Perwalian atas harta orang lain yang dikenal dengan istilah al-wilayah al-muta’addiyah yakni wewenang seseorang untuk mengurus harta orang lain.  Beradasarkan yang memberi wewenang, wewenang al-wilayah al-muta’addiyah dibagi kepada dua jenis yakni:[25]
  3. Wewenang asli (as-sultah al-asliyyah) yakni wewenang yang ditetapkan oleh syari’at. Penetapan wewenang tersebut tidak membutuhkan pengesahan dari orang lain. Selain itu, wali yang ditetapkan oleh syari’at sebagai wali dalam hal ini tidak bisa menolak atau melepaskan dirinya dari kedudukannya sebagai wali, karena syariat menetapkannya sebagai wali suka atau tidak. Contoh wewenang dan wali dalam hal ini adalah wewenang ayah sebagai wali untuk mengurus harta anaknya.
  4. Wewenang yang diwakilkan (al-wilayah an-niyabiyah) adalah wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, seperti melalui wasiat .

Orang yang dalam pengurusan hartanya harus diwalikan adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap hukum yang dikenal dengan istilah al-mahjur ‘alaihi. Al-mahjur ‘alaihi terdiri dari anak kecil, orang gila, orang bodoh atau pelupa.


[1] Wahbah Zuhaili. al Fiqhu  wa Adillatuhu, (Beirut, Dar al Fikr, 1997), juz VII, h. 186, lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqhus- Sunnah, (Beirut: Dar al- Fikr), jilid VII, h. 262

[2] Ahliyatul–wujub adalah kecakapan seorang manusia untuk menerima hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia semenjak ia dilahirkan sampai meninggal dunia dalam segala sifat, situasi, dan kondisi, lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usulul- Fiqh, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 158 -160, lihat juga Amir Syarifuddin, Usul Fiqh I, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2005), h. 357, bandingkan dengan kitab-kitab usul fiqh lainnya.

[3] Ibid.,  h. 1146

[4] Kata “al-wilayah” boleh dibaca dengan “walayah”, dengan baris fathah adalah masdar, sedangkan “wilayah” dengan baris kasrah merupakan ism, untuk lebih jelasnya lihat Ahmad al Hasri, al Wilayah al Wishaya al Thalaq  fi al Fiqh al Islamy li al Syakhiyah,  (Beirut: Dar al Jail, tth), h. 1.

[5] Ibn Manzur, Lisan al Araby, (Mesir: Dar al Masyirah, tth), jilid 20, h. 257

[6] Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), h. 1582.dan Ibn Munzir, Lisan al Araby, jilid 20, h. 257

[7] Ibid.

[8] Kementrian, al-Mausu’ah, juz 45, h. 136. Lihat juga Abu Zahrah, al-Ahwal, h. 458.

[9] Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib as-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 52

[10]  as-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj, Juz 2, h. 281.

[11] Kementrian, al-Mausu’ah, juz 45,h. 138-139.

[12]  Zuhaili, al-Fiqh  (1989, h.186

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid., h. 137.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid., h. 139.

[19]Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 28 (Kairo: Dar al-Wafa’, 2005), h. 68.

[20] Kementrian, al-Mausu’ah, juz 45, h. 156.

[21] Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.),h. 154. Zainuddin bin Ibrahim Ibnu Najim, al-Asybah wa an-Nazha’ir (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 186.

[22] As-Suyuthi, al-Asybah,  h. 154, Ibnu Najim, al-Asybah, h, 186, az-Zarkasyi, al-Qawa’id li az-Zarkasyi, juz 3, h. 354.

[23] Ibid. lihat juga Abu Zahrah, al-Ahwal, h. 458-459.

[24] Ibid.

[25] Ibid., h. 159.