Wednesday, 21 April, 2021

HUKUM BENDA


Pengertian Benda dan Hukum Benda

Benda (zaak) menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap­-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan, yang di­maksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. (Pasal 499 KUHPerdata)

Hukum benda (zakenrecht) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kenbendaan. Kaidah hukum benda dapat dibedakan menjadi dua macam yakni hukum benda tertulis dan hukum benda tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat  (kebiasaan) dan bentuknya tidak tertulis.

Di bawah ini beberapa pengertian tentang benda dan hukum benda:

  1. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (ke­cuali hak milik). Sedangkan hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda[1]
  2. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang (dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak ber­wujud termasuk benda juga. Sedangkan yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian benda dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan[2]
  3. Menurut Prof. Subekti, perkataan benda (zaak) dalam anti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. [3]
  4. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakekat benda (zaak) adalah sesuatu hakekat yang diberikan oleh hukum obyektif. Sedangkan hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan.[4]

Jadi, di dalam sistem Hukum Perdata (KUHPer), kata -zaak (benda) mempunyai dua arti, yaitu:

  1. Barang yang berwujud, yaitu barang yang dapat diraba dengan pancaindera seperti, tanah, rumah, binatang, dan lain-lain
  2. Bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk zaak selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, seperti hak pengarang

Hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua macam; yakni hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas seperti hak pengabdian perkarangan. Sedangkan Hak jaminan adalah memberi kepada kreditur hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani seperti, hak tanggungan dan gadai

Selain pengertian tersebut, benda (zaak) dapat berarti ber­macam-macam, yaitu:

  1. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500 KUHPer).
  2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPer).
  3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer).
  4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPer).

Pengaturan Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam buku ke II, sebagian dalam buku ke IV KUHPerdata mengenai daluawarsa, dan Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Hukum benda juga merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Buku ke dua tentang benda ini sangat dipengaruhi oleh UU Pokok Agraria. Sepanjang menyangkut bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dalam KUHPerdata Buku 2 dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan tentang Hupotik.[5]

Untuk lebih jelasnya hukum benda di atur di dalam

  • Buku ke II KUHPerdata
  • UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria
  • UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
  • UU N0 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Di samping itu Buku II KUHPer tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenal hukum waris. Diaturnya hukum waris dalam Buku II KUHPer dengan pertimbangan, karena pembentuk undang-un­dang menganggap bahwa hak waris itu adalah merupakan hak, yaitu hak kebendaan atas “boedel” dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam Buku I KUHPer. Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam Buku II KUHPer karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (lihat Pasal 584 KUHPer) dan hak milik itu diatur pula dalam Buku II KUHPer[6].

Sistem Hukum Benda

Sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem hukum tertutup (closed system), dan sistem terbuka (open system).  Hukum benda diatur dengan sistem tertutup. Arti­nya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru se­lain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya da­pat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah dite­tapkan dalam undang-undang saja.[7]

Hal ini berlainan dengan Sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang mau­pun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun bo­leh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenal apa­pun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas ke­hebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi dikenal di dalam praktek, seperti leasing, beli sewa, pranchise, dan sebagainya.

Asas-asas Umum Hukum Benda

Beberapa Asas-asas umum dari hukum benda, yaitu:

  1. Asas sistem tertutup, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat limitative, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak yang baru
  2. Asas hak mengikuti benda/zaaksgevolg, droit de suite, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (vermogensrecht) dalam hak kebendaan (zaakkelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht).
  3. Asas publisitas, yaitu dengan adanya publisitas (openbaarheid) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.
  4. Asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewe­nang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigen­dom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya. Iura in realiena meletak sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realiena didahulukan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, 1 150 KUHPer).

Sekarang timbul pertanyaan, antara iura in realiena yang satu dengan yang lain, mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini, urutannya menurut mana yang lebih dahulu diadakan. Misalnya, atas sebuah rumah dibebani hipotik dan kemudian dibebani dengan hak sewa; maka oraqng yang mempunyai hak sewa atas rumah itu harus mengalah dengan pemegang hipotik, karena hipotik lebih dahulu diadakan baru timbul hak sewa.

Asas prioriteit ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi aki­bat dari asas nemoplus, yaitu bahwa seseorang itu hanya da­pat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Ada kalanya asas ini diterobos. Akibatnya, urutan hak keben­daannya terganggu.

  • Asas spesialitas atau individualitas. Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang sudah ditentukan. Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukan dengan jelas ujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
  • Asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keselu­ruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, la mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terhadap kon­sekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu :
    • Adanya milik bersama atas barang yang baru (Pasal 607 KUHPerdata).
    • Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain (lihat Pasal 602, 606, 608 KUHPer).
    • Pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPer).
  • Asas accessie/asas pelekatan Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap (accessoir) yang melekat pada benda pokok (principal). Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok. Benda pelengkap itu terdiri dari bagian (bestanddeed) benda tambahan (bijzaak) dan benda penolong (hulpzaak).
  • Asas pemisahan horizontal KUHPerdata menganut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal yang diambil alih dari hukum Adat. Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya. Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual beli hak atas tanah harus dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli. Pemerintah menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal (Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66.
  •  Asas dapat diserahkan Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Untuk membahas tentang penyerahan sesuatu benda kita harus mengetahui dulu tentang macam-macam benda karena ada bermacam-macam benda yang kita kenal seperti tidak dijelaskan pada Bab sebelumnya. Cara-cara penyerahan secara mendalam akan dibahas dalam Bab selanjutnya.
  • Asas Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah­tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan. Namun, orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPer, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan.
  • Asas tidak dapat dipisahkan (Onsplitsbaarheid). Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan se­bagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembe­basan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya sepeti melepas­kan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh.
  • Asas perlindungan. Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik (to goeder trouw) walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak (beschikkingsonbevoegd). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPerdata.
  • Asas absolute (hukum pemaksa) Menurut asas ini hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relative. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa  (dwingend recht). Menurut asas ini, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan da­lam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak.
  • Asas percampuran (Asas vermenging).Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Ja­di, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepen­tingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (lihat Pasal 706, 718, 736, 724, 807 KUHPer).
  • Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring (daluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (roerend) dan tak bergerak (onroerend) berlainan. Demikian juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai (pand) dan hak memungut hasil (vruchtgebruik). Sedang untuk benda tak bergerak adalah erfpacht, opstal, vruchtgebruik, hipotik dan servituut.

Macam-macam Benda

Dalam  berbagai literatur  dikenal macam-macam benda, yaitu:

  1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
  2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar perdagangan”(contoh: jalan jalan dan lapangan umum).
  3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda).
  4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah).
  5. Barang-barang yang berwujud (lichamelijk) dapat ditangkap dengan pancaindera dan barang-barang yang tidak berwujud (onlichamelijk) yakni hak hak subjektif.
  6. Barang-barang yang dapat dipakai habis. (verbruikbaar) dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis (onver­bruikbaar).
  7. Barang-barang yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan barang-barang yang masih akan ada (toekomstige zaken). Barang yang akan ada dibedakan: misalnya panen yang akan datang

Dalam Pasal 503, 504, 505 KUHPerdata telah ditentukan pembagian benda, yaitu pertama; benda berwujud dan benda tidak berwujud, kedua; benda bergerak dan tidak bergerak, dan ketiga; benda yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan.

Dari pembagian macam-macam benda yang telah dikemuka­kan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut Pasal 504 KUHPer, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak ber­gerak.

Benda bergerak ialah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetap­an undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, mi­salnya: kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPer). Menurut Pasal 505 KUHPer, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Benda tidak bergerak lalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Yang termasuk dalam katagori benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut termasuk akar-akaran, tanaman, pohon-pohon yang melekat diatas tanah tersebut. Disini berlaku asas perlekatan

Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, kapal-kapal,[8] perahu-perahu tambang, mesin dalam suatu pabrik (Pasal 507 KUHPerdata).

Sedangkan benda tidak bergerak yang ditentukan undang-undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata). Yang termasuk dalam katagori benda tidak bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

  • Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, yaitu hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemilikinya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya (Pasal 756 KUHPerdata)

Hak pakai dan hak mendiami adalah keduanya hak kebendaan yang diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti Hak Pakai Hasil (Pasal 818 KUHPerdata)

  • Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik yang diabadikan (Pasal 1770 KUHPerdata) maupun bunga cagak hidup (Pasal 1775 KUHPerdata)
  • Hak pengabdian tanah (pekarangan) adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang lain. (Pasal 674 KUHPerdata)
  • Hak numpang pekarangan adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain (Pasal 711 KUHPerdata)
  • Hak usaha (erfacht) adalah suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang yang tidak bergerak milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah sebagai pengakuan tanah kepemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan (Pasal 720 KUHPerdata)
  • Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi, merupakan beban yang diikatkan kepada tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan (Pasal 737 KUHPerdata)

Ada dua arti penting pembagian antara benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu pertama; penting untuk penyerahan; oleh karena untuk penyerahan benda tidak bergerak biasanya diperlukan pendaftaran, seperti tanah harus didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan untuk benda yang bergerak biasanya dilakukan dengan penyerahan nyata; dan kedua, sangat diperlukan untuk pembebanan atau jaminan hak tanggungan untuk tanah (benda yang tidak bergerak) gadai untuk benda yang bergerak

  • Hak Kebendaan
  • Pengertian Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah suatu hak untuk menguasai benda yang dapat dipertahankan dan mempunyai sifat yang melekat. Hak kebendaan terdiri dari hak menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas (hak atas pengabdian pekarangan) dan hak jaminan seperti gadai, fidusia dan lain-lain.

Prof. Subekti mengartikan hak kebendaan sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.[9] Sedangkan Prof. L.J. van Apeldoorn; menyatakan bahwa hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.[10]

  • Ciri-ciri Hak Kebendaan

Pada dasarnya, ciri-ciri yang menonjol dari suatu hak kebendaan itu adalah seba­gai berikut[11]:

  1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.
  2. Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.
  3. Mempunyai sifat “melekat”, yaitu mengikuti benda bila ini dipindahtangankan (“droit de suite”)
  4. Hak kebendaan mempunyai zaaks gevolg (hak yang meng­ikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
  5. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang Iebih muda. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya: seorang pemilik tanah meng­hipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut diberikan kepa­da orang lain dengan hak memungut hasil, maka dalam hal ini,hak hipotik mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
  6. Mempunyai droit de preference, yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya.
  7. Mempunyai macam-macam actie. Pada hak kebendaan ini, orang mempunyai macam-macam actie jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu berupa penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya. Pada hak kebendaan, gugatnya itu disebut dengan gugat kebendaan. Gugatan-gugatan ini dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang menganggu haknya.
  8. Mempunyai cara pemindahan yang berlainan Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.
  9. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijk zakerheidsrecht). Misalnya: hak gadai (pand), hak tanggungan. Di sam­ping itu, ada pula hak-hak yang diatur dalam Buku II KUHPer, tetapi bukan merupakan hak kebendaan, yaitu privilege dan hak retentie. Namun, hak-hak ini dapat pula digolongkan dalam hak kebendaan.

Macam-Macam Hak Kebendaan

Di atas telah dijelaskan bahwa hak kebendaan adalah hak melekat pada diri seseorang atau subjek hukum tertentu atas suatu benda tertentu yang bersifat absolute dan yang dapat dipertahankan oleh orang  subjek hukum tersebut dari tangan siapapun juga. Secara umum hak kebendaan dibedakan kedalam dua golongan besar yaitu:

  1. Hak kebendaan yang bersifat kenikmatan dalam pemakaian dan penggunaan benda tersebut (kedudukan berkuasa, hak milik, hak waris, hak pakai hasil, dan hak pengabdian tanah)
  2. Hak kebendaan yang berfungsi sebagai jaminan bagi pemenuhan hutang. (gadai, hak tanggungan, dan fidusia)

[1] Soediman Kartohadiprodjo,  Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. X, 1984. him. 92.

[2] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Badan Pribadi, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964. him. 13

[3] Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta; Intermasa, 1987, hal. 60

[4] LJ. Van Apeldoorn,  Van, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan: Oetarid Sadino), Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XVI, 1980. hal. 12

[5] Hipotik ini sudah tidak berlaku lagi sejak 1996 dengan diundangkannya hak tanggungan. Hipotik yang masih berlaku adalah pada pesawat terbang, kapal, dan ketentuan khusus lainnya,

[6] Sri Sooedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 2

[7] Lihat Gunawan Widjaya, Memahami Prinsip Keterbukaan (Annvullend Recht) dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 13-14

[8] Hanya kapal yang tidak terdaftar, dengan ukuran kurang dari dua puluh meter kubik isi kotor dianggap sebagai kebendaan yang bergerak.

[9] Subekti, Op.Cit., hlm. 62

[10] L.J. van Apeldoorn, Op.Cit., hlm. 214-215.

[11] Ibid. hal. 25-27

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?