Tuesday, 29 September, 2020

HUKUM WARIS PERDATA


A. PENGERTIAN HUKUM WARIS

Hukum Waris di Indonesia memiliki dua aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam, maupun hukum adat. Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Artinya bahwa bagi orang Islam diharuskan membagi warisan secara hukum Islam, dan jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Demikian juga sebaliknya bagi orang Indonesia diluar yang beragama Islam, berlakulah hukum Perdata yang terdapat dalam Buku II KUHPerdata dan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan negeri. Untuk itu dalam pembahasan hukum waris akan dipisahkan antara hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdata dan hukum waris Islam yang ada dalam  Hukum Islam.

Warisan merupakan salah satu cara yang limitative ditentukan untuk meperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok dari benda maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Dalam Pasal 584 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat

Mengenai pengertian Hukum Waris ini, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh para pakar ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

  1. Menurut Mr. B. Ter Haar; Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.[1]
  2. Menurut  Mr.  A. Pitlo; Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hu­kum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si ma­ti dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang mem­perolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan me­reka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[2]
  3. E.M. Mayers, menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud; perpindahan kekayaan pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga[3]
  4. Menurut Subekti, S.H.; Hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain­[4]
  5. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.; Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur pro­ses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.[5]
  6. Menurut Prof. Soedirnan Kartohadiprodjo, S.H. Hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapakah yang berhak atas kekayaan itu.[6]
  7. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak­hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu la meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.[7]

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, Hukum Waris pada hakekatnya, mengatur mengenai tata-cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Kekayaan (vermogen) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang, artinya bahwa:

  • Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan
  • Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan tidak dapat diwariskan seperti hak maritaal (maritale macht), hak wali atas orang yang ditaruh dibawah perwaliannya, kewajiban pengampuan (curator)
  • Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai hukum kekayaan (vermogensrechtlijke verbintenissen) tetapi tidak berasal dari hukum keluarga, tidak termasuk warisan
  • Hubungan-hubungan hukum tertentu yang walaupun memiliki nilai ekonomis dan karenanya bersifat kekayaan tetapi sangat pribadi tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, contohnya hubungan kerja[8]

Oleh sebab itu ada dua unsur utama yang harus ada dalam pewarisan yaitu harus terjadi terhadap harta kekayaan yang mempunyai nilai uang dan berasal dari hubungan kekeluargaan.

Di dalam Hukum Waris, dikenal beberapa istilah yang sering dipergunakan, yaitu:

  1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
  2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewa­ris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya sipewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
  3. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.

B . Prinsip-prinsip Kewarisan dalam KUHPerdata

  1. Pewarisan karena kematian.Pasal 830 KUHPerdata secara garis besar menentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Yang beralih pada para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan. Pengecualiannya: hak untuk menuntut pengakuan anak yang mempunyai hak subyektif, tetapi beralih pada ahli waris. Pengertian “meninggal dunia” di sini diartikan meninggal dunia secara alamiah, karena KUHPerdata tidak menge­nal lagi kematian perdata.
  2. Keberadaan ahli waris. Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus masih ada (masih hidup) pada saat meninggalnya si pewaris (Pasal 836 dan Pasal 899 ayat I KUHPerdata). Dengan demikian, kematian dan kelahiran seseorang memegang pe­ranan penting dalam pewarisan. Saat tersebut pada hakekat­nya, menentukan siapa yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnva,
  3. Perpindahan di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan ke­wajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Waris pada hakekatnya, merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal ­hal tertentu, yaitu:
  4. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdata).
  5. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerdata).
  6. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerdata).
  7. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdata).

Sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang Hukum Ke­luarga pada prinsipnya, tidak beralih kepada para ahli warisnya. Misalnya: hak suami sebagai kepala rumah tangga, hak wali terhadap anak yang dipcrwalikan, hak pengampu tidak beralih kepada ahli waris (tidak diwariskan). Terhadap hal ini terdapat dua pengecualiannya, yaitu:

  1. Hak yang dimiliki oleh seorang suami untuk menyangkal keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
  2. Hak untuk menuntut atau mengajukan keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dapat beralih kepada ahli waris hanyalah hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris.

KUHPerdata mengandung asas tidak memandang sifat maupun asal-usul barang warisan. Hal ini dapat kita simpulkan dari Pa­sal 849 KUHPerdata yang menentukan, bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Dengan demikian, di dalam pewarisan tidak diperhatikan, apakah barang tertentu dari keluarga pihak ayah atau dari keluarga pihak ibu orang yang meninggal dunia.

Menurut Pasal 850 KUHPerdata, dengan tidak mengurangi ke­tentuan-ketentuan dalam Pasal 854, Pasal 855, dan Pasal 859 KUHPerdata, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya mau­pun untuk sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau dalam garis menyim­pang, harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama, bagian-bagian mana yang satu adalah untuk sekalian sanak-saudara dalam garis bapak, dan yang lain untuk sanak-saudara dalam garis ibu. Bagian-bagian warisan tersebut tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tidak ada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun keponakan-keponakan.

Dengan demikian, pembelahan (kloving) terjadi jika ter­nyata tidak ada ahli waris dalam garis lurus ke bawah (tidak ada bapak, ibu, saudara atau keturunan saudara, serta tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama). Pada prinsipnya menurut Pasal 851 KUHPerdata, apabila telah dilakukan kloving, tidak dapat lagi diadakan pembelahan harta peninggalan.

Syarat-syarat mewaris

Dengan demikian pada prinsipnya, ahli waris tersebut harus memenuhi syarat:

  1. Ahli waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka.
  2. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ia adalah janda atau duda.
  3. Bukan orang yang tidak patut untuk mewaris.
  4. Tidak menolak warisan.

Cara mewaris

Ada dua cara pembagian warisan, yaitu:

  1. Mewaris berdasarkan Undang-Undang disebut juga dengan mewaris ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut ab-intestaat. Mewaris berdasarkan undang-undang ini terdiri atas:
  2. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri.
  3. Mewaris berdasarkan penggantian (representasi).
  4. Mewaris berdasarkan surat wasiat (testament) Pewarisan berdasarkan surat wasiat disebut juga dengan pewarisan ab-testamento, sedangkan ahli warisnya dise­but testamentair. Apabila ada surat wasiat, maka harus dilaksanakan lebih dahulu dengan memperhatikan batasan­ batasan Undang-Undang (Pasa1874 KUHPerdata).

C. Pewarisan Menurut Undang-undang (Ab-Intestato)

Pewarisan menurut undang-undang ini, terbagi atas dua macam, yaitu: 

  1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed); yaitu ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata). Dengan demikian, orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggan­tikan hak orang lain.
    1.  Mewaris berdasarkan penggantian tempat (bij plaatsvervulling) . Artinya, ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). Orang yang menggantikan dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikan tempatnya. Dengan demikian asas keluarga yang dekat menghapus keluarga yang  jauh dikesampingkan.

Syarat penggantian tempat (Plaatsvervulling)

  1. Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih da­hulu dari si pewaris.
    1. Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan.
    1. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris.

Menurut Pasal 847 KUHPerdata, tiada seorang pun diper­bolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan atau anak/cucu yang sah yang dapat bertindak sebagai pengganti. Menurut undang-undang, ada 3 macam penggantian, yaitu:

  1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah; Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah ber­langsung terus tanpa ada akhirnya (Pasal 842 KUHPerdata). Dalam segala hal, penggantian ke bawah sebagaimana disebut di atas, selamanya diperbolehkan, meskipun perta­lian keluarga itu berbeda-beda derajatnya. Anak luar kawin yang diakui sah, tidak dapat menggantikan bapak atau ibu­nya sebagai ahli waris. Sedangkan anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah, dapat menggantikan kedudukan orang tua sebagai pewaris.
    1. Penggantian dalam garis samping; Yaitu penggantian dalam garis menyimpang. Pasal 844 KUHPerdata secara garis besar menentukan, bahwa diperbo­lehkan penggantian dalam garis menyamping atas keun­tungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu,.baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka setelah meninggalnya lebih dahulu semua saudara pewaris. Warisan harus dibagi di antara semua keturunan saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu, walaupun keturunan itu perderajatannya tidak sama. Penggantian dalam garis samping terus-menerus, dalam arti tidak ter­batas.
    1. Penggantian dalam garis ke samping, dalam hal yang tampil ke muka sebagai ahli waris adalah anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya seorang keponakan (Pasal 845 KUHPerdata).

Menurut Pasal 843 KUHPerdata, tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis tersebut, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh.

1. Ahli Waris

a. Ahli waris berdasarkan hubungan darah

Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli wa­ris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasa1832 KUHPerdata). Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan da­rah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.

b. Ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan

Dalam Pasal 852a KUHPerdata ditentukan, bahwa di samping keluarga sedarah, undang-undang menentukan suami atau isteri yang hidup terlama sebagai ahli waris. Perubahan ini terjadi pada tahun 1935 No. 486 dan mulai berlaku pada tanggal I Januari 1936. Berdasarkan hal tersebut, maka suami ­isteri saling mewaris. Suami-isteri yang bercerai tidak saling mewaris, karena perkawinan mereka putus dengan terjadinya perceraian. Sedangkan mereka yang pisah meja dan tempat tidur saling mewaris, karena perkawinan mereka masih berlangsung.

c. Prioritas PembagianWarisan Kepada Ahli Waris

Tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris mendapat warisan. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil untuk mewaris. Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh­ dekatnva hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:

  1. Golongan I: Terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya.

Anak beserta keturunannya. Anak akan menutup ahli waris  yang lain (keturunannya), kecuali jika terjadi penggantian, yang dimaksud dengan-anak di sini adalah anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdata). Anak yang mewaris dalam derajat I men­dapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya se­bagai pengganti, mereka mewaris pancang demi pancang. Menurut Pasal 852 KUHPer, asas persamaan anak-anak, mes­kipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain karena pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karena kematian atau perceraian.

Suami atau isteri yang hidup terlama. Sejak tanggal 1 Januari 1936, janda atau duda (suami atau isteri) adalah ahli waris dan termasuk dalam golongan pertama. Sesuai Pasal 852a KUHPerdata, bahwa suami-isteri bagiannya sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mem­persamakan janda dan duda dengan anak hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi, bagian janda atau duda adalah tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas legitieme portie (bagian mutlak). Hak warisan suami atau isteri pada perkawinan kedua dan seterusnya, tidak boleh lebih besar dari bagian yang terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak. Dengan demikian, dalam ha( bagaimanapun, bagian suami atau isteri tidak boleh lebih besar dari 1/4 harta warisan dari si pewaris. Apabila suaminya meninggal dunia dan isterinya mengandung, maka menurut Pasal 836 jo Pasal 2 KUHPerdata, bayi dalam kandungan dianggap ada. Untuk bayi di dalam kandungan, berada di bawah Pengampu Khu­sus (Curator Pentris).

  • Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

Bagian ayah dan ibu masing-masing:

  1. Apabila ayah dan ibu mewaris tanpa saudara laki-laki ataupun perempuan, maka mereka mewaris seluruh warisan dan masing-masing mendapat setengah bagian (Pasal 859 KUHPerdata).
  2. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan se­orang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing­masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/3 bagian dan sisanya yang 1/3 adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat I KUHPerdata).
  3. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat 1/4 bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUHPerdata).
  4. Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing­masing 1!4 bagian diambil lebih dahulu dan sisanya dibagi untuk saudara dengan bagian yang sama besarnya.
  5. Orang tua menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak kurang dari 1/4 bagian.

Dalam menghitung jumlah banyaknya saudara yang tu­rut mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, tidak dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik seayah maupun seibu.

Bagian ayah atau ibu yang mewaris dengan saudara menurut Pasal 855 KUHPerdata .­

  1. Apabila hanya ada ayah dan ibu, maka dia mendapat seluruh harta peninggalan.
  2. Apabila hanya ada ayah atau ibu dan seorang saudara, maka ayah atau ibu mendapat bagian 1/2, dan sisanya bagian saudara.
  3. Apabila ada dua orang saudara, maka ayah atau ibu mendapat 1/3 bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara.
  4. Apabila ada 3 orang saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapat 1/4 bagian harta peninggalan, dan sisanya dibagi antara saudara, baik laki-laki maupun perempuan untuk bagian yang sama besarnya bila saudara kandung.

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 KUHPerdata tersebut di atas adalah:

  1. Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
  2. Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris.
  3. Dalam pelaksanaannya, kelebihan kedudukan ayah atau ibu terhadap saudara pewaris terbatas sampai dalam hal ayah atau ibu mewaris dengan 3 orang saudara. Sampai batas mewaris dengan 3 orang saudara, maka bagian ayah atau ibu terhadap warisan anaknya adalah sama dengan bagian saudara masing-masing, yaitu 1/4 bagian.

Bagian saudara sebagai ahli waris:

Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak me­ninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki­laki dan saudara perempuan si pewaris (Pasal 856 KUHPerdata).

Bagian saudara kandung dan saudara tiri:

Pada prinsipnya menurut Pasal 857 KUHPerdata, mereka mendapat bagian yang sama besar jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, yaitu antara pewaris dengan saudara yang mewaris adalah saudara kandung. Bagian mereka adalah sama besar dengan tidak membedakan laki­-laki dan perempuan. Selanjutnya, dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu, yaitu yang setengah untuk saudara dalam garis bapak, dan yang setengah lainnya dalam garis ibu.

Saudara laki-laki dan perempuan sekandung, menerima bagian dari kedua garis tersebut. Sedangkan untuk saudara tiri, hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka ber­ada. Jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

3). Golongan III

Golongan III ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu (Pasal 853 KUHPerdata). Golongan ini tampil apabila ahli waris dari Golongan I dan Golongan II tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata, pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas dan satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Dengan demikian, di dalam pewarisan Golongan III ini, otomatis terjadi kloving atau pembelahan harta warisan dalam 2 bagian. Arti kloving di sini adalah pembelahan harta warisan dalam 2 bagian, di mana dalam tiap-tiap garis pewarisan dilaksanakan seakan­akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Jadi, da­lam garis yang satu (misalnya dalam garis ayah), ada ke­mungkinan terdapat ahli waris yang menerima warisan de­rajatnya lebih jauh dari pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain.

Konsekuensi yang lain, bahwa suatu penolakan warisan oleh salah seorang ahli waris dalam salah satu garis hanya mem­punyai akibat terhadap pewarisan dalam garis yang bersang­kutan, yaitu pada garis di mana ahli waris tersebut berada. Pasal 861 ayat (2) KUHPerdata menentukan, bahwa jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengijinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.

Besarnya bagian dalam keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ditentukan di dalam Pasal 853 ayat (3) KUHPerdata, yaitu mereka mewaris kepala demi kepala untuk mereka yang berhubungan darah dalam derajat yang sama dengan pewaris. Jadi, mereka yang perderajatannya sama terhadap pewaris, maka bagiannya adalah sama besarnya. Sedangkan mereka yang perderajatannya lebih jauh, akan ditutup oleh mereka yang perderajatannya lebih dekat. Dengan demikian menurut Pasal 843 KUHPerdata, dalam pewarisan dalam garis lurus ke atas, tidak dikenal adanya penggantian tempat. Dalam hal ini, keluarga yang lebih dekat perderajatannya menutup keluarga yang perderajatannya lebih jauh dari pewaris.

4). Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat (1) KUHPerdata, dalam hal tidak ada saudara (Golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian “sanak saudara” dalam garis lurus yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia Iebil?. dahulu dari pewaris. Mereka ini adalah ahli waris Golongan IV.

Dalam hal  terjadinya kloving, maka dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara Golongan II dan Golongan IV atas suatu peristiwa pewarisan yang sama. Dalam masing-­masing garis berlaku prinsip, bahwa mereka yang bertalian keluarga dalam garis derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup keluarga yang lebih jauh. Besarnya bagian yang menjadi hak sekalian ahli waris keluarga sedarah dengan terjadinya kloving dalammasing-masing garis ialah 1/2 bagian.

d. Negara sebagai penerima warisan

Menurut Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata, negara sebagai pene­rima warisan jika tidak ada lagi ahli waris. Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris. Adapun perbedaannya adalah :

  1. Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUHPerdata).
  2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil-alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUHPerdata).

2. Menerima atau Menolak Warisan.

a. Sikap ahli waris terhadap warisan yang terluang[9]

Dalam hal pewarisan, seorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan. Hal ini dimungkinkan, karena menurut Pasal 1045 KUHPerdata, tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya. Di samping itu menurut Pasal 1023 ayat (1) KUHPerdata, seorang ahli waris mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir, apakah ia akan menerima atau menolak suatu warisan; dan mengenai hal ini, mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Kepada ahli waris yang bersangkutan, diberikan suatu jangka waktu selama 4 bulan. Namun demikian, Pengadilan dapat memperpanjang tenggang waktu tersebut apabila ahli waris dituntut di muka hakim (Pasal 1024 KUHPerdata). Selama tenggang waktu tersebut, ahli waris tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang ahii waris. Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim. Apabila sudah ada sesuatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguh­kan dahulu. Selama tenggang waktu tersebut, ahli waris diwajibkan mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya (Pasal 1025 KUHPerdata). Setelah lewatnya tenggang waktu 4 bulan, maka ahli waris dapat dipaksa untuk menolak atau menerima warisannya (Pasal 1029 ayat I KUHPerdata). Baik penerimaan maupun penolakan ini, selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.

Jika berbagai ahli waris berbeda pendapat tentang menerima atau menolak suatu warisan, maka yang menerima boleh terus menerima warisan, sedangkan yang menolak boleh terus menolak. Sedangkan apabila ahli waris berbeda pendapat mengenai caranya menerima warisan tersebut, maka warisan itu diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaf­taran harta peninggalan (Pasal 1050 KUHPerdata). Jika terjadi bahwa seorang ahli waris meninggal sebelum ia menyatakan menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya, maka para ahli warisnya berhak untuk menerima atau menolaknya sebagai pengganti (Pasal 1051 KUHPerdata).

b. Menerima warisan[10]

Suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan (Pasal 1044 KUHPerdata). Sikap seorang ahli waris di dalam menerima warisan ada dua, yaitu:

1) Menerima warisan dengan sepenuhnya

Ahli waris menerima warisan sepenuhnya dapat dilakukan secara tegas dan bisa secara diam-diam. Secara tegas, jika seorang dengan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam­diam, jika seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut (Pasal 1048 KUHPerdata).

2) Menerima warisan dengan bersyarat (beneficiaire) Dalam hal ini, ahli waris mau menerima warisan kalau memang semua isinya adalah hak dan tidak ada kewaj iban, seperti: membayar utang pewaris, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1050 KUHPerdata, warisan diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggal­an. Sedangkan menurut Pasal 1029 ayat (2) KUHPerdata, apabila ia hendak memilih jalan ini, maka si ahli waris harus menyatakan kehendaknya pada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka.

c. Menolak warisan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1057 KUHPerdata, menolak warisan harus dilakukan secara tegas di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana pewaris tinggal. Penolakan warisan ini hanya dapat dilakukan apabila pewaris sudah meninggal dunia. Aki­bat dari penolakan warisan ini, maka menurut undang-undang; la dianggap tidak pernah jadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPerdata). Bagian dari seorang ahli waris yang menolak warisan itu jatuh kepada ahli waris lainnya, yang seakan-akan yang menolak warisan itu tidak pernah ada (Pasal 1059 KUHPerdata).

Hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUHPerdata). Jika penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, maka penolakan itu dapat ditiadakan (Pasal 1065 KUHPerdata).

3. Mereka yang Tidak Patut Mewaris[11]

Pada dasarnya, setiap orang (termasuk bayi yang baru lahir), cakap untuk mewaris. Di dalam Hukum Waris, dikenal istilah “tidak patut mewaris”. Menurut Pasal 838 KUHPerdata, yang tidak patut mewaris itu adalah:

  1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
  2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan te­lah memfitnah si pewaris yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
  3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsu­kan surat wasiat pewaris.

Menurut Pasa1839 KUHPerdata, tiap-tiap ahli waris yang karena tidak patut mewaris telah dikecualikan dari pewarisan, maka di­wajibkan mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka. Akibat tidak patut mewaris, menyebabkan warisan jatuh kepada ahli waris lainnya. Selanjutnya menurut Pasal 840 KUHPerdata, anak-anak dari orang yang tidak patut mewaris yang menurut undang-undang terpanggil menjadi ahli waris, tetap menjadi ahli waris menurut gilirannya. Jadi, bukan karena kesalahan orang tuanya tadi, maka anak-anak dikecualikan menjadi ahli waris. Dalam hal ini, anak-anak dari orang tua yang tidak patut mewaris itu mewaris secara pribadi atau langsung dan bukan menjadi pengganti.

6. Pewarisan Anak Luar Kawin[12]

a. Pengertian Anak Luar Kawin

Mengenai pewarisan anak luar kawin ini, diatur dalam Buku ke-11 Bab 12 Bagian III KUHPerdata (Pasal 862-873 KUHPerdata). Dalam buku tersebut diatur mengenai pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris. Anak luar kawin (anak alam) adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas, anak luar kawin meliputi anak yang dilahirkan karena perzinahan dan anak sumbang (anak yang dilahirkan dari mereka yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat). Anak luar kawin yang lahir karena perzinahan dan anak sumbang, tidak boleh diakui dan disahkan. Dengan demikian, mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, melainkan hanya berhak atas tunjangan nafkah (Pasal 867 KUHPerdata). Besarnya tunjangan nafkah ini tidak tentu, tergantung dari kemampuan bapak atau ibunya serta jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah (Pasal 868 KUHPerdata). Apa­bila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah, maka anak itu sama sekali tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya (Pasal 869 KUHPerdata).

Dalam arti sempit,anak luar kawin adalah anak yang di­lahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang (tidak terikat dalam perkawinan). Anak luar kawin dalam arti sempit inilah yang bisa diakui dan disahkan. Dalam hal anak luar kawin tersebut diakui, maka akibatnya timbul hubungan hukum antara orang tua yang mengakui dengan anak luar kawin tersebut. Sedangkan dengan keluarga dari ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin tersebut, tidak mempunyai hubungan hukum.

Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris sering disebut juga dengan hak waris aktif, sedangkan dalam hal anak luar kawin sebagai pewaris sering disebut juga dengan hak waris pasif.

b. Anak luar kawin sebagai ahli waris

Anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya setelah ayah atau ibunya mengakui anak luar ka­win tersebut secara sah. Hubungan hukum ini sifatnya terbatas. Artinya, hanya ada antara anak luar kawin tersebut dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya saja; sedangkan dengan anggota keluarga yang lain, anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan hukum. Menurut Pasal 865 KUHPerdata, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan.

Anak luar kawin dapat mewaris dengan ahli waris Golong­an I, Golongan II, Golongan III maupun Golongan IV. Oleh karena itu, anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri dan tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang. Dalam pewarisan anak luar kawin yang diakui, merupakan kelompok ahli waris yang berdiri sendiri.

c. Anak luar kawin sebagai pewaris .

Menurut Pasal 866 KUHPerdata, seandainya seorang anak luar kawin yang diakui meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka keturunan anak luar kawin tersebut menggantikan kedudukannya seba­gai ahli waris. Dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa ketu­runan anak luar kawin tersebut haruslah keturunan yang sah. Anaknya anak luar kawin dari anak luar kawin meskipun di­akui secara sah, tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan tempat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, karena pada prinsipnya, pengakuan hanya menimbul­kan hubungan antara orang yang mengakui dan orang yang diakui saja. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalahal anak luar kawin meninggal, maka pada hakekatnya anak luar kawin tersebut dianggap sebagai pewaris biasa sama dengan pewaris yang lain. Dalam hal ini, berlaku juga penggantian tempat.

5. Hak-hak Khusus Para Ahli Waris

a. Hak inkorting

Inkorting atau hak pemotongan hibahadalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para legitimaris terhadap isi testament yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya.

b. Hak saisine

Pengertian saisine diartikan bahwa orang yang meninggal dunia, mendudukkan orang yang masih hidup pada tempatnya. Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal. Ini berarti, bahwa para ahli waris secara otomatis memperoleh kekayaan pewaris tanpa harus melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dan tanpa harus menuntut peninggalan barang­barang tersebut. Hal itu terjadi bahkan kalau si ahli waris itu tidak mengetahui bahwa ia mendapatkan warisan. Perpindahan tersebut berlaku segera setelah pewaris meninggal dunia.

c. Hak heriditatis petitio

Heriditatis petitio adalah hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak waris­nya (Pasal 834 KUHPerdata). Hak ini gugur karena daluwarsa selama 30 tahun (Pasal 835 KUHPerdata).

6. Pembagian Harta Warisan

Menurut ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata, Harta peninggalan harus dibagi, Pembagian itu setiap waktu dapat ditun­tut, meskipun ada larangan untuk melakukannya. Meskipun demikian, dapat diadakan persetujuan untuk tidak mengadakan pembagian selama waktu tertentu namun tidak boleh lebih dari 5 tahun yang dapat diperbaharui. Dengan demikian, orang-orang yang dapat menuntut pembagian harta warisan ini adalah para ahli waris, para ahli waris pengganti, dan para kreditur dari ahli waris.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi, apalagi dihapuskan. Tiada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menerima saja suatu keadaan di mana ia bersama-sama dengan orang-orang lain mempunyai suatu kekayaan yang tak terbagi. Bahkan, suatu perjanjian yang mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu kekayaan bersama adalah batal. Sebaliknya, menurut Pasal 1067 KUHPerdata, orang-orang yang mem­punyai piutang-piutang terhadap si pewaris, begitu pula semua penerima hibah wasiat, berhak mengadakan perlawanan terhadap diadakannya pembagian warisan selama piutang-piutang itu belum dilunasi.

Dengan diadakannya pembagian warisan itu, para ahli waris dengan mudah dapat menerima warisan menurut bagiannya ma­sing-masing setelah harta warisan itu dikurangi dengan jumlah utang-utang pewaris. Menurut Pasal 1100 KUHPerdata, para ahli waris yang telah menerima warisan diwajibkan untuk membayar utang-­utang pewaris yang seimbang dengan bagian yang dterimanya. Selanjutnya menurut Pasal 1101 KUHPerdata, selama warisan belum dibagi, maka para piutang-piutang pewaris mempunyai hak atas seluruh warisan.

Jika semua ahli waris berada di tempat (dapat hadir), maka pembagian warisan dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri (Pasal 1069 KUHPerdata). Akan tetapi, jika di an­tara para ahli waris ada anak-anak yang belum dewasa atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris (Pasal 1074 KUHPerdata) dan dihadapan Balai Harta Peninggalan (Pasal 1072 KUHPerdata).

Menurut Pasal 1112 ayat (1) KUHPerdata, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan karena terjadinya suatu paksaan, dilakukannya penipuan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris, dan salah seorang ahli waris dirugikan untuk lebih dari 1/4 bagiannya. Tuntutan pembatalan suatu pembagian harta warisan gugur dengan lewatnya waktu 3 tahun terhitung mulai hari pembagian harta tersebut (Pasal 1116 KUHPerdata).

8. Harta Warisan yang Tidak Terurus

Jika ada suatu warisan terbuka dan tiada seorang pun yang men­jadi ahli waris atau apabila semua ahli waris menolak warisan tersebut, maka dianggaplah warisan itu sebagai tidak terurus (Pasal 1126 KUHPerdata). Dalam hal terjadi demikian, maka Balai Harta Peninggalan demi hukum diwajibkan mengurus warisan yang tak terurus tersebut. Pada waktu mulai melakukan pengurusan wa­risan tersebut, Balai Harta Peninggalan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal adanya suatu perselisihan, apakah suatu warisan dapat diang­gap sebagai tak terurus atau tidak, maka hal itu akan diputuskan oleh hakim (Pasal 1 127 KUHPerdata).

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam tugasnya mengurus harta warisan yang tak terurus menurut Pasal 1128 KUHPerdata adalah:

  1. Wajib membuat catatan tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
    1. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang­piutang pewaris dan membayar utang-utang pewaris. Menge­nai hal ini, apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggung­jawaban.
    1. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Jika setelah lewat waktu 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan belurn juga ada ahli waris yang memajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara, yang selanjutnya harta peninggalan itu akan dikuasai dan menjadi milik negara (Pasal 1129 KUHPerdata).

D.  Surat Wasiat

a. Pengertian surat wasiat

Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasa1875 KUHPerdata). Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunya­an sekalian ahli waris menurut undang-undang sekadar ter­hadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah (Pasal 874 KUHPerdata). Dengan demikian, hukum waris menurut KUHPerdata sifatnya mengatur walaupun sebagian terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya memak­sa. Sebenarnya, kehendak mewaris didahulukan (sekadar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah).

b. Unsur-unsur dan hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam surat wasiat

Sebuah testament harus berbentuk suatu tulisan yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan seba­gai tindakan hukum sepihak. Artinya, pernyataan itu datang dari satu pihak saja sudah cukup. Dengan demikian, testament merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan terjadi sesudah meninggalnya si pembuat wasiat. Jadi, testament merupakan kehendak terakhir yang baru mempunyai akibathukum sesudah si pewaris meninggal dunia.

Menurut Pasa1897 KUHPerdata, orang yang belum mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Dengan demikian, untuk dapat membuat suatu testament atau surat wasiat, seorang harus:

1) Sudah mencapai usia 18 tahun, atau

2) Sudah dewasa, atau

3) Sudah menikah meskipun belum berusia 18 tahun.

Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa; tipu muslihat adalah batal (Pasal 893 KUHPerdata). Seseorang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempu­nyai pikiran yang sehat (Pasal 895 KUHPerdata). Surat wasiat tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk meng­untungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga (Pasal 930 KUHPerdata). Suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal, sekalipun ketetapan itu diambilnya dengan nama seorang perantara. Sebagai perantara harus dianggap: bapak dan ibu orang yang tidak cakap, sekalian anak dan keturunannya, serta isteri atau suaminya (Pasa1911 KUHPerdata).

Menurut Pasal 912 KUHPerdata, tiada diperbolehkan me­mungut sesuatu keuntungan dari surat wasiat pewaris, ya­itu:

  • Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
    • Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan; dan memalsu surat wasiat.
    • Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan mencegah pewaris mencabut atau mengubah wasiatnya. Suatu surat wasiat yang tidak memenuhi syarat, tidak ber­laku sebagai surat wasiat (Pasa1953 KUHPerdata).

c. Bentuk surat wasiat

Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis atau olographis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup (Pasa1931 KUHPerdata). Dengan demikian, menurut bentuknya, ada 3 macam surat wasiat (testament), yaitu:

1) Wasiat olographis (Olographis testament)

Wasiat olographis adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditanda-tangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan akte ini harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Penyerahan pada notaris ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (Pasal 932 KUHPerdata). Menurut Pasal 933 ayat (1) KUHPerdata, wasiat olographis yang berada dalam penyimpanan notaris sama kuatnya dengan surat wasiat umum dan penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu di mana di­adakan penyimpanan pada notaris. Kemudian, tulisan dari surat wasiat, harus dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti sebaliknya.

Apabila si pewaris hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiatnya yang disimpan oleh notaris itu (Pasal 934 KUPer).

2) Wasiat umum (Openbaar testament)

Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat dihadapan Nota­ris. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdata). Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris, sebagaimana di dalam pokoknya ketentuan itu (Pasal 939 ayat 1 KUHPerdata). Ben­tuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi dan memberi petun­juk mengenai isi surat wasiat tersebut.

3) Wasiat rahasia (Testament tertutup)

Wasiat rahasia atau tertutup adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis tangan oleh orang lain, dan di­tanda-tangani oleh pewaris. Kemudian, diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/rahasia untuk disimpan. Penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri oleh 4 orang saksi (Pasal 940 KUHPerdata). Kalau si pewaris yang mening­galkan surat wasiat tertutup atau rahasia tersebut meninggal dunia, maka surat wasiat itu harus diserahkan oleh notaries pada Balai Harta Peninggalan, yang akan membuka surat wasiat tersebut. Penerimaan dan pernbukaan surat wasiat tersebut harus dibuat proses verbal (Pasal 942 KUHPerdata).

Seorang warga­negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak diperboleh­kan membuat surat wasiat, melainkan dengan  akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mengindahkan tata cara yang berlaku di negara di mana surat wasiat itu dibuat.  (Pasal 945 KUHPerdata)

Setiap notaris yang menyimpan surat wasiat, biar dalam bentuk apapun juga, harus memberitahukan kepada semua yang berkepentingan tentang adanya suatu surat wasiat setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 943 KUHPerdata). Menurut Pasal 944 ayat (1) KUHPerdata, saksi-saksi yang harus hadir dalam pem­buatan surat wasiat harus memenuhi syarat harus berumur 21 tahun atau sudah kawin, penduduk Indonesia, dan harus mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat.

d. Isi surat Wasiat

Surat wasiat berisi mengenai ketetapan ten­tang harta peninggalan dan dapat pula berisi mengenai hal-hal yang tidak secara langsung berhu­bungan dengan harta peninggalan, misalnya: surat wasiat dapat berisi mengenai perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan tindakan tertentu,  surat wasiat juga dapat berisi mengenai pencabutan testament yang terdahulu, dan surat wasiat berisi mengenai pengangkatan seorang wali atau pelaksana wasiat.

Pada dasarnya, suatu surat wasiat atau testament itu berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Hibah wasiat (Legaat)

Hibah wasiat atau legaat adalah pemberian sebagian har­ta benda pewaris atau seluruhnya kepada orang-orang tertentu yang berlaku apabila pewaris sudah meninggal du­nia. Sedangkan menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus di mana pihak yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan  barang-barang dari satu jenis tertentu, misalnya benda bergerak atau tidak bergerak, dan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta pe­ninggalan. Dalam legaat, disyaratkan bahwa benda-benda yang di­hibah wasiatkan disebut secara jelas dan tegas.

2) Pengangkatan ahli waris (Erfstelling)

Erfstelling adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai ahli waris, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dari harta peninggalan. Menurut Pasal 876 KUHPerdata, segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau alas hak umum atau pula atas alas hak khusus.

Dari batasan tersebut, suatu erfstelling tidak harus me­liputi seluruh harta warisan asalkan penunjukan tersebut se­banding dengan warisan. Pemberian dengan alas hak umum disebut pengangkatan waris dan orang yang mendapat pengangkatan wasiat merupakan ahli waris yang dinamakan ahli waris testamenter.

Ahli waris testamenter seperti para ahli waris menurut undang-undang menerima, baik aktiva maupun pasiva; dan menerima pula hak-hak ahli waris sebagaimana ahli waris menurut undang-undang, misalnya: hak saisine. Ahli waris testamenter menerima warisan atas alas hak umum. Ahli waris testanienter tidak mengenal penggantian tempat dan tidak menikmati inbreng (pemasukan harta benda yang diberikan pewaris sernasa hidupnya oleh ahli waris garis lurus ke bawah ke dalam harta peninggalan).

Suatu testament atau surat wasiat yang mengandungsya­rat harta warisan tidak boleh dipindah-tangankan (Pasal 884 KUHPerdata). Larangan tersebut mengandung makna, jika pewa­ris diberi hak untuk mencantumkan syarat demikian dalam testament, maka sama dengan memberikan pewaris hak untuk menarik barang tersebut dari peredaran. Dengan demikian, jika dalam suatu testament mengandung larangan untuk memin­dah-tangankan, maka ketentuan tersebut dianggap sebagai tidak tertulis. Artinya, testament itu sah, tetapi larangan tersebut dianggap tidak tertulis.

e. Penafsiran wasiat

KUHPerdata menentukan beberapa pasal yang mengatur mengenai penafsiran testament ini, yaitu :

  1. Pasal 877 KUHPerdata menyatakan, bahwa surat wasiat yang ditujukan pada keluarga sedarah terdekat harus dicantum­kan sebagai ditujukan kepada ahli waris menurut undang­undang.
  2. Pasal 878 KUHPerdata menyatakan, bahwa para fakir miskin ditafsirkan dengan prinsip yang terkandung di dalamnya yang tidak membeda-bedakan agama dan lembaga yang berhak menerima adalah lembaga di mana warisan terbuka atau di tempat di mana pewaris meninggal dunia.
  3. Pasal 885 KUHPerdata menyatakan, bahwa jika kata-kata dari suatu testament itu jelas, maka orang tidak boleh menaf­sirkan yang menyimpang dari kata-kata itu.
  4. Pasal 886 KUHPerdata menyatakan, bahwa dalam hal pelaksanaan testament, maka maksud dan pikiran pewaris didahulukan terhadap kata-kata testament.
  5. Pasal 888 KUHPerdata menyatakan, jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mung­kin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian harus dianggap sebagai tak tertulis.

f. Pencabutan dan gugurnya surat wasiat

1) Pencabutan surat wasiat

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (testament) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). Penarikan kembali (pencabutan) suatu surat wasiat ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

  1. Pencabutan wasiat secara tegas Pencabutan surat wasiat dapat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian (Pasal 992 KUHPerdata).
  2. Pencabutan wasiat secara diam-diam Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang me­muat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat.

2. Gugurnya surat wasiat

Gugurnya wasiat apabila

  1. satu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tentu, maka jika si ahli waris atau legataris meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi, maka wasiat itu gugur (Pasal 997 KUHPerdata).
  2. seorang ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat menolak atau ia tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUHPerdata).
  3. syarat-syarat yang tercantum dalam suatu wasiat tidak dapat dipenuhi, (Pasal 1004 KUHPerdata).

E. Fidel-commis

a. Pengertian fidel-commis

Kata Fidei-commis berasal dari “fides” yang berarti kepercayaan, yaitu suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat suatu waktu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament. Orang yang akan menerima warisan dinamakan “verwachter” Karena ia menerima warisan itu dengan melewati tangan waris yang pertama, maka cara pemberian warisan semacam ini oleh undang-undang dinamakan juga erfstelling over de hand, yaitu suatu pemberian warisan secara melang­kah.[13]

Ada 3 pihak dalam, fidel­commis ini, yaitu:

  1. Pewaris yang membuat wasiat.
  2. Orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris dimana ia berkewajiban untuk menyimpan warisan tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada pihak ketiga.
  3. Orang yang akan menerima warisan.

b. Macam-macam fidei-commis

Pada umumnya, fidei-commis ini dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 879 ayat (1) KUHPerdata, pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan atau sebagai fidei-commis adalah terlarang. Sebagai pengecualiannya, ada dua macam fidei-commis yang diperbolehkan, yaitu:

 1) Suatu ketetapan untuk memenuhi keinginan pewaris yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak­ anaknya.

2) Fidei-commis de residuo. Suatu ketetapan dengan mana seorang ketiga atau dalam halnya ia meninggal dunia sebelumnya, sekalian anaknya yang sah, yang telah atau akan dilahirkan, dikaruniai dengan seluruh atau sebagian dari harta yang tidak akan terjual atau terhabiskan, oleh seorang waris atau penerima hibah dari warisan atau hibahnya, setelah meninggalnya masing-ma­sing akan ditinggalkannya adalah bukan sesuatu yang me­rupakan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan berlompat tangan yang terlarang (Pasal 881 ayat 1 KUHPerdata).

Dalam fidel-commis de residuo ini, pewaris membuat suatu ketetapan atas harta warisan. Dalam hal ini yang diterima adalah sisa harta yang tertinggal, dan hal inilah yang membedakannya dengan fidel-commis biasa. Fidel-commis de Residuo ini bukan merupakan yang di­larang oleh Undang-Undang, karena jika diperhatikan me­mang tidak terkandung dua unsurfidel-commis yang men­jadi dasar pembentuk Undang-Undang melarang fidel­commis. Malahan dalam fidel-commis de residuo ini, ia diperbolehkan untuk menjual atau menghabiskan hartanya, bahkan, pemikul beban (ahli waris yang berkewajiban me­nyimpan warisan) menghibahkan harta warisan kepada orang lain, kecuali pewaris dengan tegas melarangnya (Pasal 989 KUHPerdata).

F. Legitieme Portie

1. Pengertian legitieme portie

Menurut Pasal 913 KUHPerdata, bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan legitieme portie (bagian mutlak) adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang diperuntukkan bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dihapus oleh pewaris. Mereka yang berhak atas legitieme portie adalah: mereka dalam garis lurus ke bawah (Pasa1914 KUHPerdata), mereka dalam garis lurus ke atas (Pasal 915 KUHPerdata), dan anak luar kawin yang diakui sah (Pasal 916 KUHPerdata)

2. Besarnya legitieme portie

Besarnya legitieme portie bagi anak-anak yang sah menurut Pasal 914 KUHPerdata adalah:

  1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie adalah 1/2 dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang­ undang.
  2. Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie adalah 2/3 dari bagian yang sebenarnya akan diper­olehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
  3. Jika ada tiga orang anak yang sah atau lebih, maka jumlah legitieme portie adalah 3/4 dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang­undang.

Selanjutnya menurut Pasal 914 ayat (4), jika ada seorang anak yang meninggal dunia lebih dahulu, haknya atas suatu legitieme portie beralih pada sekalian anaknya bersama-sama, akan tetapi anak-anak ini berhak atas bagian yang harus dihi­tung atas dasar “penggantian”. Sedangkan bagi ahli waris me­nurut Pasal 915 KUHPerdata (orang tua atau nenek), maka jumlah legitieme portie adalah selalu 1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang. Begitu pula bagi anak luar ka­win yang telah diakui sah menurut Pasal 916 KUHPerdata, maka jumlah legitiemeportie adalah 1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Jika tidak ada ahli waris yang berhak atas bagian mutlak, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalan­nya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan hibah wasiat (Pasa1917 KUHPerdata).


1 B. Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan hukum Adat, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1994, hal. 202

[2] A Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1994, hal. 1

[3] E.M. Mayers, hal. 1; H.F.A. Vollmar, hal. 284; Jac Kalma, Privaatrecht handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht”, cet. 3, hal. 79

[4] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1987. hal.

[5] Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradya Paramitha, 1993, hal. 79

[6] Soediman Kartohadibroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hal. 8

[7] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1976 , hal. 8

[8] J. Satrio, Hukum Waris, cet II, Alumni, Bandung, 1992, hal. 9-10

[9] PNH. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. II, Djambatan, Jakarta,  2007, hal. 264

[10] Ib.Id.

[11] Ib.Id

[12] Ib.Id

[13] Subekti, pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXIV, PT, Intermasa, 1982, hal 112

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?