KEPEMILIKAN (Fikih Muamalat Bag.6)

0
14.165 views

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA. (Ketua MUI Sumut)

Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tugas untuk memakmurkan seluruh bumi bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam mengemban misi ini Allah memberikan pedoman tentang kepemilikan bahwa dasar kepemilikan seorang diukur dari asas manfaat, bukan dasar penggunaan. Seseorang yang tidak mampu memanfaatkan kepemilikan hartanya sesuai yang diamanahkan Allah kepadanya maka hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya gugur. sesuai  sabda Rasulullah yang menyatakan: ”Barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah mati itu menjadi milikinya, dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun”

Dalam konsep Islam Allahlah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini:  

Al Maidah (5):17 “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt. untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut

Al Hadid (57):7 “Berimanlah kamu kepada allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya…”

Seseorang yang telah beruntung memperoleh harta, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya (Allah Swt.), baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi (dan institusi) yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[1]

Sebagai sebuah sistem tersendiri, Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya. Atas dasar itu, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (al-qawaid al-‘ammah al-iqtisadi al-Islamyyah) yang meliputi tiga kaidah, yakni:

  1. Kepemilikan (al-milkiyyah),
  2. Mekanisme pengelolaan kekayaan (kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal) dan
  3. Distribusi kekayaan di antara manusia (al-tawzi’ al-tharwah bayna al-nas).[2]

Dalam konsep Islam bahwa kepemilikan terklasifikasi menjadi tiga jenis, yakni

Kepemilikan pribadi (al-milkiyat al-fardiyah)

Kepemilikan pribadi adalah suatu hukum yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.[3]

Memang pada hakikatnya harta itu milik Allah (real and absolute ownership), yang dititipkan kepada manusia (delegated and restricted ownership). Oleh karena itu, pencarian harta atau aktivitas ekonomi harus diniatkan untuk memperoleh karunia dan keridhaan Allah, yang berarti juga harus halal, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

Al Mulk (67): 15 ”Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya”.

Kepemilikan individu ini akan sangat kondusif bagi upaya untuk mendinamisasikan kehidupan keduniaan (ekonomi) umat, karena hal ini berarti memberikan kebebasan kepada mereka untuk dapat menikmati hasil sesuai dengan jerih payah mereka. Islam pun tidak membatasi pemilikan individu ini selama tidak menjadikan seseorang lupa kepada Allah, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan-Nya berkaitan dengan pemilikan harta ini.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dan lain sebagainya adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan amanah dari Allah untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan Allah serta berasal dari sebab yang diperbolehkan syariat untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.[4]

Sejalan dengan pengakuan hak individu tersebut, Islam mengakui adanya ketidaksamaan pemilikan harta di antara mereka, sebagaimana firman Allah:

az-Zukhruf (43): 32 ”Kami telah menentukan ekonomi mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah melebihkan sebagian mereka atas lainnya beberapa tingkat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan lainnya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Pengakuan akan hak milik individu tersebut diimbangi dengan kewajiban dalam bentuk kewajiban zakat serta anjuran (sunnah) infak dan sedekah bagi orang yang mampu. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Upaya pemerataan harus dilaksanakan oleh umat Islam, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dilakukan oleh kelompok atau negara. Allah menegaskan dalam firman-Nya:

Al Baqarah (2): 267 ”Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”.

Kepemilikan Umum (al-milkiyyat al-‘ammah)

Kepemilikan umum adalah suatu hukum yang berlaku kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.[5] Paling tidak benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

1. Fasilitas dan sarana umum (al-marafiq al-‘ammah li al-jama’ah)[6]

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

ااْلمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ[7]

“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api ” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Air yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.[8] Adapun al-kala’ adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-khala) maupun rumput kering (al-hashish) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar[9]

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

2. Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan

Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits nabi:

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ[10]

“Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)” (HR al-Tirmidzi, ibn Majah, dan al-Hakim dari ‘Aishah).

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama’ah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang Arafah dengan tujuan meleksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna “munakh man sabaq” (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatinya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatinya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa.[11] Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi. Bahkan hal ini juga berlaku untuk mesjid.

3. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadis Nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma’rab:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ[12]

“Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud).

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.[13]

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bait al-mal.

Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada di bagian Najd dan Tihamah.[14] Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bait al-mal.[15]

Kepemilikan Negara (milkiyyat al-dawlah)

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.[16]

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (al-milkiyyat al-‘ammah) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (al-milkiyyat al-fardiyyah).

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara adalah:

  1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay’ (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus
  2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
  3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
  4. Harta yang berasal dari dari pajak
  5. Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerinyah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
  6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla)
  7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
  8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara’
  9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya[17]

Sebab-Sebab Memperoleh Harta

            Dalam konsep Islam sebab-sebab memperoleh harta ada empat hal:

Pertama: Ihrazul Mubahat, atau memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, disuatu tempat untuk dimiliki.

Kedua; Aktifitas ekonomi, dalam bentuk:

  1. Melalui pertanian, yang antara lain disebutkan dalam QS. ‘Abasa; 25-32
  2. Melalui industri, yang antara lain disebutkan dalam QS. al-Hadîd: 25
  3. Melalui perdagangan dan jasa, yang antara lain disebutkan dalam QS. Quraisy: 1-4. Bidang ini sangatlah luas, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, syarikat/penkongsian, kerjasama, dan sebagainya, bahkan termasuk akad jabariyah seperti akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim dan akad istimlak untuk maslahat umum, umpamanya tanah-tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum.

Ketiga; Beranak pinak

Keempat; Pewarisan

            Dari ke-empat sebab-sebab memperoleh hak milik tersebut hanya satu (pewarisan) yang tidak diperoleh dengan jalan bekerja. Oleh sebab itu Islam mewajibkan bekerja.

Baca Juga:

  1. Fikih Muamalah Bag. 1 – Agama itu adalah Muamalah
  2. Fikih Muamalah Bag. 2 – Konsep Harta dan Uang Dalam Islam
  3. Fikih Muamalah Bag. 3 – Kewajiban Bekerja
  4. Fikih Muamalah Bag.4 – Anjuran Memberi
  5. Fikih Muamalah Bag.5 – Tawakal dan Tawakul
  6. Fikih Muamalah Bag.6 – Kepemilikan
  7. Fikih Muamalah Bag.7 – Ihrazul Mubahat
  8. Fikih Muamalah Bag.8 – Perdagangan & Jasa
  9. Fikih Muamalah bag.9 – Nilai Nilai Dalam Mencari Harta
  10. Fikih Muamalah Bag.10 – Harta Yang Diperoleh Tanpa Bekerja / Warisan
  11. Fikih Muaalah Bag.11 – Penggunaan Harta

[1] Shihab, M. Quraish, Membumikan al-Qur’an, Mizan, Bandung, 2003, hal. 324.

[2] Taqiyy al-Din al-Nabhani, al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam, Dar al-Ummah, Beirut, 1990, hal.  57.

[3] Yunus al-Misri, Usul al-Iqtisadi al-Islami, Dar al-Qalam, Damaskus, 1999, hal.  41-49.

[4] Al-Nabhani, al-Nizam al-Iqtisadi, hal. 72-73.

[5] Ib.Id. hal. 123

[6] Dalam kitab-kitab klasik, sering juga hanya disebut dengan al-arfaq yang diartikan sebagai fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat secara umum.

[7] Lihat al-Shawkani, Nayl al-Awtar,  Dar al-Fikr, Beirut, 1994, jil. 6, hal. 48.

[8] Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Dar alFikr, Beirut, 1960, hal. 180-184.

[9] Abd al-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, terj. Ibn Sholah Bangil, al-Izzah, 200, hal.  91.

[10] Lihat: al-Suyuti, al-Jami’ al-Saghir, jil 2, hal. 183.

[11] Abu Ya’la al-Farra’, al-Ahkam al-Sultaniyyah,  Dar al-Fikr, Beirut, hal. 253

[12] al-Shawkani, Nayl al-Awtar, jil. hal.  6 53.

[13] Al-Maliki, Politik Islam, hal. 80.

[14] Riwayat lengkap beserta penjelasannya lihat: Abu Ya’la al-Farra’, al-Ahkam al-Sultaniyyah, 264.

[15] ‘Abd al-Qadim Zallum, al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah, Dar al-‘Ilm li al- Malayin, Beirut, 1983, hal.  89.

[16] Al-Nabhani, al-Nizam al-Iqtisadi, hal. 218.                             

[17] Abd al-Qadim Zallum, al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah, hal. 39.